JAKARTA – abahtindik.com | Mekanisme baru dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 2025 mulai menghadapi ujian riil di lapangan. Ketentuan yang mengharuskan izin Ketua Mahkamah Agung (MA) sebelum penangkapan dan penahanan hakim, sebagaimana diatur dalam Pasal 98 dan Pasal 101, langsung diuji dalam kasus besar hanya dalam waktu singkat setelah diberlakukan.48678
Peristiwa itu terjadi pada 5 Februari 2026, ketika Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan terhadap Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok terkait dugaan suap dalam pengurusan eksekusi sengketa lahan. Dalam kasus ini, izin Ketua MA menjadi prosedur penting yang harus ditempuh sebelum tindakan hukum dilakukan.
Respons cepat dari Ketua Mahkamah Agung menjadi sorotan utama. Izin diberikan tanpa hambatan berarti, sehingga proses hukum tetap berjalan efektif. Fakta ini sekaligus mematahkan kekhawatiran publik bahwa mekanisme baru tersebut berpotensi memperlambat penegakan hukum.
Uji Materi Gagal, Norma Tetap Berlaku
Di tengah dinamika tersebut, pada 19 Februari 2026, tiga belas mahasiswa Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengajukan uji materi terhadap Pasal 98 dan 101 ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menilai aturan tersebut berpotensi melanggar prinsip persamaan di hadapan hukum.
Namun, Mahkamah Konstitusi tidak melanjutkan pemeriksaan substansi perkara. Permohonan dinyatakan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) yang memenuhi syarat. Dengan demikian, tidak ada satu pun penilaian yang menyentuh konstitusionalitas norma tersebut.
Putusan ini menegaskan bahwa Pasal 98 dan 101 KUHAP 2025 tetap sah dan berlaku penuh.
Independensi Hakim Jadi Fondasi
Perdebatan mengenai perlakuan khusus terhadap hakim kembali mengemuka. Namun, dalam perspektif ketatanegaraan, posisi hakim memang memiliki kekhususan. Independensi kekuasaan kehakiman merupakan pilar utama negara hukum yang tidak dapat dipisahkan dari perlindungan prosedural.
Tanpa perlindungan tersebut, hakim berpotensi menghadapi tekanan, intimidasi, hingga kriminalisasi melalui instrumen hukum pidana, terutama dari pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan.
Dalam konteks ini, mekanisme izin Ketua MA bukanlah bentuk perlakuan istimewa, melainkan bagian dari desain sistem untuk menjaga keseimbangan antara independensi dan akuntabilitas.
Bukan Tameng, Tapi Filter Institusional
Penting untuk dipahami, aturan ini tidak memberikan kekebalan hukum bagi hakim. KUHAP 2025 secara tegas mengatur bahwa dalam kondisi tertangkap tangan, penindakan dapat langsung dilakukan tanpa memerlukan izin Ketua MA.
Dengan demikian, mekanisme izin hanya berlaku dalam situasi tertentu sebagai filter institusional. Tujuannya memastikan bahwa proses hukum terhadap hakim benar-benar berbasis alasan objektif, bukan karena tekanan, konflik kepentingan, atau motif non-yuridis.
Sinergi Lembaga Penegak Hukum
Kasus PN Depok menunjukkan bahwa koordinasi antara Mahkamah Agung dan KPK dapat berjalan efektif. Respons cepat dan sikap terbuka kedua lembaga memperlihatkan bahwa penegakan hukum dan independensi peradilan bukan dua hal yang saling bertentangan.
Dalam kerangka sistem peradilan pidana terpadu, sinergi antara MA, KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan menjadi kunci utama. Bukan sekadar aturan, tetapi komitmen kelembagaan yang menentukan keberhasilan sistem.
Cermin Kedewasaan Sistem Hukum
Pasal 98 dan 101 KUHAP 2025 menjadi indikator penting bahwa sistem hukum Indonesia bergerak menuju kematangan. Norma ini tidak dimaksudkan untuk melindungi individu hakim, melainkan menjaga fungsi peradilan sebagai institusi yang merdeka dan bermartabat.
Kasus OTT PN Depok menjadi bukti konkret bahwa mekanisme tersebut dapat berjalan efektif. Tidak ada ruang bagi impunitas, namun juga tidak ada celah bagi penyalahgunaan proses hukum.
Pada akhirnya, keseimbangan antara independensi dan penegakan hukum bukan sekadar konsep teoritis. Ia telah diuji dalam praktik—dan terbukti dapat berjalan berdampingan.
Reporter: Respati Ramadhan Agsa
Editor: H. Muhajir Wahyu Ramadhan
Sumber: Mahkamah Agung RI
