JAKARTA – abahtindik.com | Badan Pusat Statistik (BPS) memperkuat akurasi pendataan kawasan permukiman di Provinsi DKI Jakarta melalui pemanfaatan teknologi citra satelit yang dipadukan dengan verifikasi lapangan (ground check). Hasil kalibrasi terbaru menunjukkan sebanyak 211 Rukun Warga (RW) atau sekitar 7,68 persen wilayah di Jakarta masuk dalam kategori kawasan kumuh setelah dilakukan pembaruan data secara menyeluruh.
Temuan tersebut mengalami peningkatan dibanding pendataan awal yang mencatat 208 RW. Kenaikan itu terjadi setelah tim verifikasi menemukan tambahan 23 Rukun Tetangga (RT) yang memenuhi indikator kekumuhan berdasarkan hasil pengecekan lanjutan di lapangan.
Mayoritas wilayah yang masuk kategori tersebut berada pada tingkat kumuh sangat ringan, sementara kategori kumuh berat disebut sudah tidak ditemukan lagi dalam hasil pembaruan data terbaru.
Wilayah dengan konsentrasi kawasan kumuh terbanyak tercatat berada di Jakarta Barat, disusul Jakarta Utara dan Jakarta Timur. Di sisi lain, lebih dari 2.500 RW lainnya telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan tidak masuk kategori kumuh.
Pembaruan data dilakukan melalui kombinasi teknologi analisis spasial berbasis citra satelit dengan pemeriksaan langsung di lapangan. Metode ini digunakan untuk mendeteksi berbagai indikator, mulai dari kepadatan bangunan, pola permukiman yang tidak teratur, hingga kondisi lingkungan sekitar.
Dari total 2.749 RW yang ada di Jakarta, tahap awal verifikasi difokuskan pada 845 RW yang dinilai membutuhkan pengecekan lebih lanjut berdasarkan hasil analisis spasial.
Selain melakukan pemutakhiran data kawasan permukiman, BPS juga tengah menyiapkan dashboard digital pemantauan kawasan hingga level RT dan RW. Sistem tersebut akan menggunakan 11 indikator utama pembentuk status kekumuhan guna mendukung pengambilan kebijakan dan intervensi pemerintah yang lebih tepat sasaran.
Penguatan data statistik lingkungan ini juga menjadi bagian dari kolaborasi antara BPS dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, termasuk pembahasan terkait pengukuran Ruang Terbuka Hijau (RTH) melalui pemanfaatan citra satelit dan analisis spasial.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan yang digelar pada 6 Mei 2026, dihadiri oleh Kepala BPS RI Amalia Adininggar Widyasanti, Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry Budiutomo Harmadi, serta Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo.
Langkah ini dinilai menjadi bagian penting dalam menghadirkan data perkotaan yang lebih presisi, sekaligus mendukung perencanaan pembangunan Jakarta yang berkelanjutan dan berbasis bukti lapangan.
Reporter: Rijen Senario
Editor: Respati
Sumber: abahtindik.com
