JAKARTA, abahtindik.com – Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Pengurus Besar Muaythai Indonesia (PB MI) yang digelar pada Jumat, 10 April 2026 di Hotel Bidakara, Jakarta, menghasilkan keputusan strategis berupa dorongan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) sebagai upaya reformasi tata kelola organisasi.
Forum nasional yang dihadiri perwakilan dari 33 Pengurus Provinsi, baik ketua definitif maupun pelaksana tugas (Plt), tersebut menjadi momentum konsolidasi sekaligus evaluasi terhadap struktur kelembagaan PB Muaythai Indonesia.
Dalam pembahasan yang berlangsung dinamis, peserta Rakernas menyoroti sejumlah substansi dalam AD/ART yang dinilai masih membuka ruang kewenangan terpusat, termasuk keberadaan figur pendiri dengan otoritas signifikan dalam struktur organisasi.
Atas dasar itu, forum secara kolektif menyepakati perlunya revisi AD/ART guna menciptakan sistem organisasi yang lebih demokratis, transparan, dan akuntabel, serta mampu menjawab tantangan perkembangan olahraga nasional.
Ketua Umum PB Muaythai Indonesia, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, yang memimpin langsung jalannya Rakernas, menegaskan bahwa forum tersebut memiliki legitimasi untuk mengusulkan Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub).
Menurutnya, ketentuan dalam AD/ART memberikan hak kepada peserta Rakernas untuk mengajukan Munaslub dengan agenda perubahan regulasi organisasi.
“Rakernas memiliki hak untuk meminta Munaslub dengan agenda perubahan AD/ART. Saya menerima usulan tersebut dan telah meminta Sekretaris Jenderal untuk segera menyiapkan pelaksanaannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, Munaslub merupakan forum tertinggi dalam organisasi yang memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan perubahan mendasar, termasuk revisi AD/ART secara sah melalui mekanisme musyawarah.
Selain membahas agenda struktural, Rakernas juga menjadi ruang klarifikasi atas dinamika internal organisasi, termasuk tuduhan pelanggaran AD/ART terhadap kepengurusan PB MI periode 2022–2026.
LaNyalla menegaskan bahwa hasil rapat pleno tidak menemukan adanya pelanggaran sebagaimana yang dituduhkan.
“Tidak ditemukan pelanggaran AD/ART. Tuduhan tersebut tidak berdasar dan berpotensi merugikan nama baik organisasi,” tegasnya.
Dalam rangka menjaga stabilitas organisasi, PB MI juga mengambil langkah tegas dengan menjatuhkan sanksi pembekuan terhadap sejumlah pengurus provinsi yang mengajukan mosi tidak percaya. Sebagai tindak lanjut, organisasi menunjuk Pelaksana Tugas (Plt) di daerah guna memastikan roda organisasi tetap berjalan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal PB MI, Azwan Karim, memaparkan program kerja tahun 2026 sebagai kelanjutan dari rencana strategis organisasi.
Ia menegaskan bahwa seluruh pengurus provinsi, baik definitif maupun Plt, memiliki kewajiban yang sama dalam menjalankan agenda organisasi secara konsisten.
“Tidak ada perbedaan kewajiban antara pengurus definitif dan Plt. Semua harus menjalankan program kerja organisasi secara optimal,” ujarnya.
Di tengah dinamika internal, PB Muaythai Indonesia menegaskan bahwa capaian prestasi di level internasional tetap terjaga. Dalam ajang SEA Games di Thailand, kontingen Indonesia berhasil meraih lima medali dari enam atlet yang diturunkan.
Capaian tersebut menjadi indikator bahwa stabilitas organisasi tetap terjaga dan pembinaan atlet berjalan efektif.
Rakernas PB Muaythai Indonesia 2026 menjadi titik penting dalam proses konsolidasi organisasi. Dorongan revisi AD/ART melalui Munaslub dipandang sebagai langkah strategis untuk memperkuat fondasi kelembagaan, meningkatkan tata kelola, serta memastikan keberlanjutan prestasi olahraga muaythai Indonesia di tingkat nasional maupun internasional.
Sumber | Reporter | Editor
PB Muaythai Indonesia | Kiki Juanda | H. Muhajir Wahyu Ramadhan
