Banyuwangi, – abahtindik.com –Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, meminta Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se-Banyuwangi untuk menjadi bagian dari solusi atas berbagai persoalan di desa. Hal ini penting, terutama seiring adanya pengurangan Dana Transfer Pusat ke Daerah (TKD) yang diproyeksikan pada Tahun Anggaran 2026.
“Pengurangan dana transfer pusat ke daerah ini perlu dipahami hingga tingkat desa. BPD perlu tahu agar bisa menjelaskan kepada masyarakat ketika ada program yang mungkin belum berjalan optimal,” kata Ipuk di Banyuwangi, Jumat (waktu tidak relevan, dihapus).
Bupati Ipuk menekankan bahwa anggota BPD adalah tokoh-tokoh strategis di desa. Peran mereka sangat penting untuk membantu sosialisasi dan mengawal pelaksanaan program desa agar tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat.
“Dengan dukungan besar (dana desa) yang ditransfer langsung dari pusat, saya berharap BPD ikut mengawal pelaksanaannya,” ujarnya.
Lebih lanjut, Ipuk menyampaikan BPD juga memiliki peran penting dalam mengawasi jalannya kebijakan di tingkat desa agar selalu selaras dengan arah pembangunan daerah dan pusat.
“Kebijakan tingkat desa harus selaras dengan daerah, dan BPD juga harus turut mengawasi,” tegasnya.
Untuk memperkuat peran ini, Banyuwangi memiliki Forum Gesah Desa, sebuah wadah pertemuan BPD se-Banyuwangi. Forum ini digunakan untuk membahas peran BPD dalam menyelaraskan perencanaan desa dan daerah, serta menjadi ruang berdiskusi dan membantu menyelesaikan persoalan di desa.( wa/ar)
