Jakarta, analisapublik.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi merilis capaian kinerja penindakan sepanjang tahun 2025 yang mencatatkan sebanyak 11 kali operasi tangkap tangan (OTT) dengan total 118 orang ditetapkan sebagai tersangka. Dalam konferensi pers Kinerja Akhir Tahun 2025 di Gedung Merah Putih Jakarta pada Senin, 22 Desember 2025, Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menjelaskan bahwa serangkaian penindakan ini menyasar praktik korupsi sistematis di sektor-sektor vital seperti layanan kesehatan, pekerjaan umum, hingga praktik jual beli jabatan di lingkungan pemerintahan. Selain penindakan melalui OTT, lembaga antirasuah ini juga tercatat telah menjalankan 69 penyelidikan dan 110 penyidikan sepanjang tahun berjalan.
Rangkaian OTT pada tahun 2025 dimulai sejak Maret dengan mengamankan anggota DPRD dan pejabat Dinas PUPR di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Memasuki bulan Juni, KPK melakukan operasi terkait suap proyek jalan di Sumatera Utara, yang kemudian berlanjut pada Agustus dengan pengungkapan kasus korupsi pembangunan rumah sakit di Kolaka Timur serta kasus kerja sama pengelolaan kawasan hutan di Jakarta. Pada bulan yang sama, penindakan juga menyentuh level kementerian melalui operasi terhadap dugaan pemerasan sertifikasi K3 yang melibatkan mantan pejabat tinggi di Kementerian Ketenagakerjaan.
Menjelang akhir tahun, intensitas penindakan KPK semakin meningkat dengan menjaring sejumlah kepala daerah. Pada November, Gubernur Riau Abdul Wahid dan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko ditangkap atas dugaan kasus pemerasan serta suap pengurusan jabatan. Memasuki bulan Desember, KPK kembali melakukan serangkaian operasi yang mengamankan Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya, serta melakukan penangkapan oknum jaksa dan pengacara di Tangerang. Rangkaian penindakan tahun ini ditutup dengan OTT di Kabupaten Bekasi yang menetapkan Bupati Ade Kuswara Kunang sebagai tersangka, serta operasi di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mengungkap dugaan pemerasan oleh oknum pejabat kejaksaan setempat dalam proses penegakan hukum.
