SURABAYA, abahtindik.com | Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur memfinalisasi penetapan kelas jalan sebagai dasar teknis penerapan kebijakan Zero Over Dimension Over Load yang ditargetkan berlaku penuh pada Januari 2027.
Penegasan disampaikan dalam sesi kedua konsultasi publik pada 26 Februari 2026 di Ruang Rapat Arjosari, Kantor Bakorwil Malang. Forum mematangkan parameter teknis klasifikasi ruas agar selaras antara jaringan jalan provinsi dan nasional.
Kepala Bidang Pengaturan dan Pengendalian, Krisna Murti Suryani, menyatakan tim melakukan inventarisasi teknis lapangan. Pemeriksaan mencakup daya dukung perkerasan, umur rencana, ketebalan struktur, dan kondisi aktual ruas prioritas. Masukan pelaku logistik, aparat penegak hukum, serta pemerintah kabupaten dan kota dihimpun untuk mencegah tumpang tindih kebijakan.
Kelas jalan menjadi instrumen kendali utama angkutan barang. Setiap ruas diklasifikasikan berdasarkan daya dukung struktur, konfigurasi geometrik, dan kapasitas jembatan yang terhubung. Hasil klasifikasi menentukan jenis kendaraan dan batas muatan yang diizinkan melintas. Dokumen kelas jalan memuat batas sumbu terberat, dimensi kendaraan, serta standar operasional pengawasan agar tidak terjadi perbedaan tafsir saat penindakan.
Kepala Bidang Preservasi II Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur–Bali, Ayu Pertimasari Sekar Handayani, menilai harmonisasi data antara provinsi dan pusat menjadi kunci. Banyak ruas provinsi terhubung langsung dengan jalan nasional. Ketidaksinkronan klasifikasi berpotensi memicu pengalihan jalur kendaraan berat untuk menghindari pembatasan.
Data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menunjukkan praktik ODOL mempercepat kerusakan struktur jalan. Beban melampaui kapasitas desain memicu retak dini, deformasi, dan penurunan kekuatan jembatan. Frekuensi tambal sulam meningkat. Biaya pemeliharaan ikut naik.
Di Jawa Timur, jaringan jalan provinsi membentang ribuan kilometer dan menopang konektivitas industri, pelabuhan, serta kawasan pertanian. Arus logistik tinggi memberi tekanan besar pada perkerasan. Tanpa pengendalian berbasis kelas jalan, siklus kerusakan berulang dan menyerap anggaran daerah.
Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan dokumen kelas jalan rampung sebelum fase transisi Zero ODOL 2027. Dokumen ini menjadi rujukan penetapan rambu pembatasan, koordinasi dengan kepolisian dan dinas perhubungan, serta integrasi pengawasan di titik strategis.
Finalisasi kelas jalan diposisikan sebagai langkah preventif untuk membangun kepastian hukum bagi pelaku usaha angkutan dan melindungi infrastruktur publik dari kerusakan dini.
Editor: H. Muhajir Wahyu Ramadhan
Sumber: Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur
