JAKARTA – abahtindik.com | Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, memerintahkan audit total dan pengetatan pengawasan internal di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia. Langkah ini menyusul temuan potensi kerugian negara yang sempat mendekati Rp3 triliun berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tahun 2025.
Surat pertama BPK diterima pada Januari 2025. Auditor mencatat potensi kerugian hampir Rp3 triliun. Sumbernya berasal dari pekerjaan pihak ketiga dan pengelolaan program di sejumlah satuan kerja. Menteri langsung memerintahkan Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal melakukan verifikasi menyeluruh.
Tim internal memeriksa ulang kontrak. Mereka membandingkan progres fisik dengan laporan administrasi. Mereka memverifikasi bukti pembayaran dan kelengkapan dokumen pertanggungjawaban. Target awal penyelesaian ditetapkan Juni 2025.
Sebagian rekomendasi ditindaklanjuti melalui koreksi administratif.
Sejumlah penyedia jasa melakukan pengembalian kewajiban. Pada Agustus 2025, BPK mengirim surat lanjutan. Nilai potensi kerugian turun menjadi sekitar Rp1 triliun. Sisa temuan masih dalam proses penyelesaian.
Dua pejabat eselon I, Dwi Purwantoro dan Dewi Chomistriana, mengundurkan diri melalui mekanisme administratif. Keputusan itu diambil setelah evaluasi internal atas hasil audit berjalan.
Dody menyebut temuan tersebut sebagai beban lama yang harus diselesaikan tanpa kompromi. Ia menegaskan audit bukan formalitas. Audit menjadi alat koreksi dan pencegahan agar tata kelola anggaran lebih disiplin.
Inspektorat Jenderal membentuk tim khusus bernama tim lidi bersih. Tiga personel dari Kejaksaan Agung Republik Indonesia dilibatkan untuk mengawal aspek hukum. Komite Audit diaktifkan kembali. Majelis ad hoc dibentuk untuk mempercepat penyelesaian kasus di tingkat pusat dan satuan kerja.
Pemeriksaan difokuskan pada kesesuaian volume pekerjaan, mutu konstruksi, serta kelengkapan dokumen pembayaran. Kementerian menargetkan penyelesaian sisa potensi kerugian sebelum akhir tahun anggaran agar tidak menjadi beban berikutnya.
Di tengah pembenahan internal, Kementerian memastikan proyek strategis nasional di sektor jalan, jembatan, irigasi, dan sistem air minum tetap berjalan. Pemerintah menyatakan penataan tata kelola tidak mengganggu layanan publik maupun progres fisik di lapangan.
Sumber: Keterangan Menteri Pekerjaan Umum dan hasil pemeriksaan BPK
Dok: Foto istimewa
Editor: H. Muhajir Wahyu Ramadhan
