SURABAYA — abahtindik.com | Pengawasan terhadap pembangunan dan pemeliharaan jalan nasional tidak selalu harus berangkat dari mekanisme yang rumit. Di wilayah Jawa Timur dan Bali, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur–Bali menampilkan pendekatan berbeda melalui keterbukaan informasi yang dirancang mudah dipahami oleh masyarakat.
Melalui sistem layanan informasi terpusat di laman resmi serta optimalisasi kanal digital seperti YouTube dan Instagram, publik diberi ruang untuk memahami tata kelola proyek jalan nasional secara menyeluruh. Informasi yang disajikan mencakup tahapan perencanaan, pembiayaan, hingga pelaksanaan teknis di lapangan, disusun tanpa bahasa teknis berlebihan.
Salah satu aspek yang menonjol adalah keterbukaan struktur organisasi teknis. BBPJN Jawa Timur–Bali mempublikasikan pembagian satuan kerja (Satker) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) beserta ruas jalan nasional yang menjadi tanggung jawab masing-masing. Pola pembagian ini bersifat sistematis dan berkelanjutan, sehingga publik dapat mengaitkan langsung suatu paket pekerjaan dengan penanggung jawabnya.
Pendekatan tersebut menempatkan ruas jalan sebagai titik masuk pengawasan. Setiap ruas memiliki relasi langsung dengan PPK dan Satker terkait, sehingga ketika muncul persoalan di lapangan—mulai dari keterlambatan hingga kualitas pekerjaan—alur pertanggungjawaban dapat ditelusuri secara rasional dan berbasis data.
Upaya keterbukaan itu juga diperluas melalui media sosial. Kanal Instagram BBPJN Jawa Timur–Bali difungsikan sebagai ruang komunikasi dua arah, tempat masyarakat menyampaikan laporan atau keluhan terkait kondisi jalan nasional. Laporan tersebut dipantau secara berkala dan diteruskan kepada penanggung jawab wilayah untuk ditindaklanjuti.
Kepala BBPJN Jawa Timur–Bali, Javid, menyampaikan bahwa keterbukaan informasi merupakan bagian dari tanggung jawab pelayanan publik.
Ia menegaskan bahwa institusinya membuka diri terhadap masukan dan kritik masyarakat sebagai bagian dari proses perbaikan berkelanjutan.
Secara keseluruhan, praktik yang diterapkan BBPJN Jawa Timur–Bali menunjukkan bahwa transparansi tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai instrumen penguatan kepercayaan publik. Dengan struktur kerja dan jalur akuntabilitas yang jelas, pengawasan pembangunan jalan nasional dapat dilakukan secara partisipatif dan terukur.
Model ini dinilai relevan untuk dijadikan rujukan oleh balai besar pelaksanaan jalan nasional di wilayah lain, khususnya dalam mendorong keterbukaan informasi, meningkatkan peran masyarakat, serta memperkuat akuntabilitas pengelolaan infrastruktur strategis negara.
Reporter : Ponco Derajat Santoso
IT. : Respati
Editor. : Wahyu Ramadhan
