SIDOARJO – abahtindik.com | Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memperkuat komitmen dalam mendorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) dengan menyiapkan implementasi sistem pembayaran digital berbasis QRIS Tap pada 2026. Langkah ini menjadi bagian dari strategi percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah yang dinilai lebih efisien, transparan, dan aman.
Komitmen tersebut dibahas dalam High Level Meeting (HLM) Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) Kabupaten Sidoarjo yang digelar di Pendopo Delta Wibawa, Senin (6/4/2026). Forum ini tidak hanya menjadi ajang evaluasi capaian Championship TP2DD 2025, tetapi juga sebagai persiapan menghadapi penilaian tahun 2026 serta sosialisasi inovasi pembayaran digital terbaru.
Bupati Sidoarjo H. Subandi yang membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa digitalisasi transaksi bukan lagi sekadar pilihan, melainkan kebutuhan mendesak dalam tata kelola pemerintahan modern. Menurutnya, penerapan sistem non-tunai mampu menekan potensi kebocoran anggaran, meningkatkan transparansi, serta mendorong optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Digitalisasi sudah menjadi instrumen mutlak untuk menekan kebocoran anggaran, menjamin transparansi, dan meningkatkan PAD secara terukur,” ujarnya.
Rencana implementasi QRIS Tap menjadi salah satu inovasi utama yang akan diterapkan. Berbeda dengan metode QRIS konvensional yang mengandalkan pemindaian kode QR, QRIS Tap memungkinkan transaksi dilakukan hanya dengan menempelkan perangkat ponsel ke mesin EDC berbasis contactless. Sistem ini dinilai lebih cepat dan praktis, sehingga diharapkan dapat meningkatkan adopsi transaksi digital di masyarakat.
Dari sisi capaian, TP2DD Kabupaten Sidoarjo menunjukkan kinerja signifikan sepanjang 2025. Daerah ini berhasil meraih peringkat ketiga TP2DD terbaik wilayah Jawa-Bali serta memperoleh penghargaan Program Unggulan Terbaik ke-3 tingkat nasional dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI. Selain itu, tingkat implementasi ETPD di Sidoarjo mencapai 99,5 persen pada Semester II 2025, tertinggi di Provinsi Jawa Timur.
Sekretaris Daerah Sidoarjo Fenny Apridawati selaku Ketua Harian TP2DD menyatakan bahwa keberhasilan tersebut tidak terlepas dari konsistensi digitalisasi di berbagai sektor. Ia menekankan bahwa seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) didorong segera mengadopsi QRIS Tap untuk memperkuat sistem transaksi non-tunai, baik pada sektor pelayanan publik, perdagangan, maupun kesehatan.
Menurutnya, transformasi digital yang terintegrasi juga berdampak pada indikator pembangunan daerah. Hal ini tercermin dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Sidoarjo yang mencapai 83,35—tertinggi di Jawa Timur untuk kategori kabupaten.
Selain itu, pemanfaatan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Sidoarjo tercatat sebagai yang tertinggi di Jawa Timur dan menempati peringkat keempat secara nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ekosistem digital keuangan daerah telah berkembang secara signifikan.
Dalam implementasinya, Pemkab Sidoarjo juga melibatkan sektor perbankan sebagai bagian dari penguatan infrastruktur digital. Kolaborasi ini dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan sistem pembayaran elektronik serta memperluas jangkauan layanan ke masyarakat.
Dengan strategi tersebut, Pemkab Sidoarjo menargetkan seluruh transaksi keuangan daerah dapat bertransformasi ke sistem non-tunai secara menyeluruh, guna memperkuat tata kelola keuangan yang transparan, efisien, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dok: abahtindik.com
Reporter: Kiki Juanda, SE
Editor: Respati
