JAKARTA, abahtindik.com — Program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dirancang sebagai langkah cepat pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat kini menghadapi sorotan serius. Di balik ambisi besar tersebut, muncul persoalan krusial terkait pengadaan dan pemanfaatan aset negara dengan nilai mendekati Rp1 triliun.
Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ribuan sepeda motor listrik yang seharusnya menjadi tulang punggung distribusi program justru belum dimanfaatkan. Kendaraan tersebut telah tercatat sebagai Barang Milik Negara (BMN), namun belum memberikan output nyata bagi masyarakat.
Pengadaan Besar, Distribusi Tertahan
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, mengungkapkan bahwa dari rencana pengadaan sekitar 25 ribu unit, sebanyak 21.801 unit motor listrik telah tersedia. Namun hingga kini, seluruh unit tersebut masih tertahan dan belum didistribusikan karena proses administratif pencatatan aset negara belum sepenuhnya rampung.
Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar dalam tata kelola kebijakan publik: mengapa pengadaan dilakukan dalam skala besar sebelum kesiapan operasional dan distribusi benar-benar matang?
Dalam perspektif manajemen aset negara, kondisi ini dikenal sebagai idle asset—aset yang telah dibeli namun belum memberikan manfaat atau nilai tambah bagi publik.
Nilai Pengadaan Tinggi, Spesifikasi Minim Informasi
Sorotan berikutnya mengarah pada besaran anggaran. Dalam pembahasan di parlemen, harga satu unit motor listrik disebut mencapai sekitar Rp42 juta. Dengan total 21.801 unit, nilai belanja diperkirakan menyentuh Rp915 miliar.
Angka ini menempatkan pengadaan tersebut pada kategori harga atas di pasar kendaraan listrik domestik. Sebagai perbandingan, harga motor listrik di Indonesia umumnya berkisar antara Rp15 juta hingga Rp45 juta, bergantung pada spesifikasi teknis.
Namun persoalan utamanya bukan sekadar nominal harga, melainkan ketiadaan transparansi spesifikasi. Hingga saat ini, tidak tersedia informasi rinci mengenai:
- Kapasitas dan daya tahan baterai
- Kemampuan daya angkut distribusi logistik
- Ketahanan operasional di lapangan
- Fitur pendukung distribusi program
Ketiadaan data tersebut membuat publik tidak memiliki dasar objektif untuk menilai kewajaran harga maupun kualitas pengadaan.
Jejak Pengadaan Sulit Ditelusuri
Dalam sistem pengadaan pemerintah, proyek bernilai besar umumnya dapat dilacak melalui platform resmi seperti Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah atau sistem LPSE. Namun, tidak ditemukan paket tender terbuka yang secara eksplisit mencantumkan pengadaan motor listrik dalam jumlah besar tersebut.
Hal ini mengindikasikan kemungkinan penggunaan skema e-katalog—mekanisme yang secara hukum diperbolehkan, tetapi memiliki konsekuensi terbatasnya transparansi, minim kompetisi harga, serta rendahnya ruang publik untuk menguji kewajaran kontrak.
DPR Bersiap Lakukan Pendalaman
Kondisi ini memicu perhatian dari Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang berencana meminta klarifikasi kepada pihak terkait. Beberapa aspek yang akan didalami antara lain:
- Dasar perhitungan kebutuhan kendaraan
- Mekanisme dan skema pengadaan
- Penyebab keterlambatan distribusi
- Potensi dampak fiskal akibat aset mengendap
Dalam prinsip pengelolaan APBN, setiap belanja negara wajib memenuhi asas efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Ketika anggaran besar tidak segera menghasilkan output, maka risiko yang muncul mencakup:
- Inefisiensi penggunaan anggaran
- Beban biaya penyimpanan dan perawatan
- Ketidaksesuaian antara perencanaan dan kebutuhan lapangan
Ambisi Program vs Kesiapan Sistem
Program MBG sejatinya merupakan kebijakan strategis dengan urgensi tinggi dalam konteks peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun percepatan implementasi tanpa kesiapan ekosistem distribusi justru berpotensi menciptakan disfungsi kebijakan.
Fenomena “pengadaan lebih cepat daripada kesiapan sistem” kembali terlihat. Motor listrik telah tersedia, tetapi infrastruktur pendukung seperti stasiun pengisian daya, jalur distribusi, serta kesiapan operasional di daerah belum sepenuhnya terpetakan.
Pertanyaan Publik yang Belum Terjawab
Sejumlah pertanyaan krusial hingga kini masih terbuka:
- Siapa vendor utama dalam pengadaan motor listrik tersebut?
- Apa spesifikasi teknis yang menjadi dasar harga Rp42 juta per unit?
- Mengapa pengadaan dilakukan sebelum sistem distribusi siap?
- Berapa potensi kerugian akibat keterlambatan pemanfaatan aset?
Tanpa keterbukaan data, publik tidak memiliki pijakan yang cukup untuk menilai apakah kebijakan ini telah tepat sasaran atau justru menyimpan potensi inefisiensi.
Transparansi sebagai Ujian Tata Kelola
Pengadaan motor listrik dalam skala besar menunjukkan bahwa program MBG telah memasuki tahap realisasi anggaran. Namun belum optimalnya pemanfaatan aset justru membuka persoalan yang lebih fundamental: keselarasan antara perencanaan dan implementasi kebijakan.
Dalam konteks anggaran negara yang mendekati Rp1 triliun, isu ini tidak lagi sekadar administratif, melainkan menjadi indikator kualitas tata kelola keuangan publik.
Pada akhirnya, transparansi bukan hanya soal membuka data, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat.
