SURABAYA – abahtindik.com | Polemik mencuat dalam pelaksanaan Surabaya Domino Tournament 2026 yang digelar Perkumpulan Olahraga Domino Indonesia (PORDI) bersama Higgs Games Island (HGI) di Grand City Convention Hall, Surabaya.
Ajang berskala nasional dengan total hadiah mencapai Rp200 juta tersebut justru menuai sorotan terkait pembatasan akses terhadap pengurus organisasi dan wartawan.
Peristiwa ini terjadi saat sejumlah pengurus PORDI yang hadir di lokasi tidak diperkenankan untuk memasuki area acara.
Meski mengenakan atribut resmi organisasi, mereka tetap ditolak oleh petugas karena tidak memiliki ID card dari panitia. Penolakan tersebut memicu pertanyaan mengenai mekanisme internal dan penyelenggaraan acara.
Salah satu pengurus PORDI yang berada di lokasi menyampaikan keberatannya atas situasi tersebut. Ia menilai kebijakan akses tidak mencerminkan posisi pengurus dalam struktur organisasi.
“Kami bagian dari PORDI, tetapi justru tidak bisa masuk. Tidak semua pengurus terlibat sebagai panitia,” ujarnya.
Kondisi serupa juga dialami oleh wartawan yang hendak melakukan peliputan. Meski telah menunjukkan identitas sebagai jurnalis, akses tetap dibatasi dengan alasan tidak terdaftar sebagai pihak yang memiliki ID resmi dari penyelenggara.
Pembatasan ini dinilai menghambat fungsi kontrol publik dan keterbukaan informasi dalam kegiatan berskala nasional.
Peristiwa ini merupakan pembatasan akses dalam event olahraga nasional yang melibatkan pengurus PORDI, wartawan, serta panitia penyelenggara.
Penyebab terjadinya peristiwa ini diduga karena penerapan sistem akses berbasis ID card panitia yang tidak mengakomodasi seluruh pemangku kepentingan panitia acara. Pembatasan sepihak dilakukan langsung oleh petugas di lokasi dengan menolak pihak yang tidak memiliki identitas resmi penyelenggara.
Polemik ini memunculkan kritik terhadap profesionalisme dan tata kelola event, terutama karena kegiatan tersebut mengusung skala nasional dan melibatkan berbagai pihak lintas daerah.
Transparansi dan akses informasi dinilai menjadi aspek penting yang seharusnya dijaga dalam penyelenggaraan kegiatan publik.
Informasi yang beredar menyebut organisasi tersebut belum terdaftar secara resmi sebagai anggota Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait legitimasi penyelenggaraan turnamen yang menggunakan nama organisasi tersebut dalam konteks olahraga berskala nasional.
Dan di tengah berbagai kritik, turnamen yang tetap berlangsung dengan partisipasi peserta dari sejumlah daerah di Jawa Timur.
Namun, pembatasan akses dan minimnya keterbukaan dinilai berpotensi mencederai prinsip inklusivitas serta transparansi dalam pengembangan olahraga domino di Indonesia.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari pihak panitia maupun Ketua PORDI Jawa Timur, H. Muhammad Alyas, SH, MH, terkait polemik yang terjadi, termasuk keluhan dari pengurus internal dan awak media di lapangan.
Reporter: Kiki Juanda
Editor: H. Muhajir Wahyu Ramadhan
