SIDOARJO, abahtindik.com— Kunjungan kerja dilakukan Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) Komisi VII DPR RI, Bambang H.S., ke kawasan Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo di titik P.25 Porong, Kabupaten Sidoarjo, Rabu (22/4/2026). Agenda tersebut difokuskan pada evaluasi penanganan semburan lumpur yang hingga kini masih dikategorikan sebagai bencana dan memerlukan penanganan berkelanjutan lintas sektor.
Dalam kunjungan tersebut, rombongan DPR RI didampingi tenaga ahli dan diterima langsung oleh jajaran PPLS, mulai dari Kepala Bidang Perencanaan, Kepala Bagian Tata Usaha, hingga para Ketua Tim dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Pertemuan membahas kondisi terkini pengelolaan lumpur serta risiko yang masih mengancam kawasan terdampak, khususnya di sekitar tanggul dan aliran menuju Kali Porong.
Bambang menegaskan bahwa status kebencanaan semburan lumpur Sidoarjo masih memerlukan perhatian serius dari pemerintah pusat, termasuk keterlibatan lintas lembaga seperti Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, serta dukungan dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dalam aspek kesiapsiagaan darurat.
Salah satu poin utama yang disoroti adalah urgensi pemasangan sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) di kawasan terdampak. Sistem ini dinilai krusial untuk memberikan notifikasi cepat kepada masyarakat apabila terjadi potensi bahaya, sehingga proses evakuasi dapat dilakukan secara terkoordinasi dan meminimalkan risiko korban.
Selain itu, Bambang juga menyoroti aspek teknis pengelolaan aliran lumpur. Ia mengingatkan bahwa pengurangan volume pengaliran ke Kali Porong berpotensi meningkatkan tekanan pada tanggul penahan. Kondisi tersebut dinilai berisiko tinggi karena dapat memicu jebolnya tanggul yang berdampak luas, tidak hanya bagi permukiman warga, tetapi juga terhadap infrastruktur vital seperti jalur jalan arteri dan rel kereta api di kawasan Porong.
Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan PPLS, Zulyana Tandju, menjelaskan bahwa pengelolaan lumpur saat ini dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran. Dalam dua tahun terakhir, terjadi penyesuaian volume pengaliran lumpur dari sekitar 21 juta meter kubik per tahun menjadi 13 juta meter kubik per tahun.
Penurunan volume tersebut berdampak langsung terhadap kapasitas tampungan yang semakin cepat penuh. Dalam kondisi curah hujan tinggi, situasi ini meningkatkan risiko overtopping atau luapan lumpur yang dapat memicu kegagalan tanggul jika tidak diantisipasi secara optimal.
Hasil kunjungan tersebut menegaskan pentingnya penguatan koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam pengelolaan lumpur Sidoarjo. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci utama untuk memastikan keselamatan warga, menjaga stabilitas infrastruktur, serta mengendalikan risiko bencana secara berkelanjutan di kawasan Porong dan sekitarnya.
Sumber: PU SDA PPLS
Reporter: Rijen Senario
Editor: Respati
