SURABAYA, abahtindik.com | Situasi fiskal nasional tahun 2026 dinilai memasuki fase yang patut diwaspadai. Hal itu disampaikan Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LPKAN Indonesia) yang menyoroti tiga tekanan utama terhadap keuangan negara, yakni pelemahan nilai tukar rupiah, lonjakan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta meningkatnya kasus keracunan pelajar yang dikaitkan dengan pelaksanaan program tersebut.
Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia, R. Mohammad Ali, dalam rilis media yang diterima redaksi, Minggu (17/5/2026), menyatakan ketiga persoalan tersebut saling berkaitan dan berpotensi memengaruhi pemenuhan hak dasar masyarakat, khususnya di sektor kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Menurut LPKAN, data April hingga Mei 2026 menunjukkan rupiah bergerak di kisaran Rp17.100 hingga Rp17.600 per dolar Amerika Serikat. Kondisi tersebut dinilai memberi tekanan langsung terhadap harga berbagai komponen impor yang selama ini menjadi penopang pelayanan publik, mulai dari obat-obatan, alat kesehatan, pangan impor seperti gandum, pupuk, pestisida, pakan ternak, hingga bahan bakar dan suku cadang sektor logistik.
Ali menegaskan, pelemahan kurs berpotensi meningkatkan beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), terutama pada sektor subsidi dan pembayaran utang luar negeri.
“Jika tidak diimbangi peningkatan ekspor dan pengendalian impor, tekanan terhadap harga kebutuhan pokok masyarakat diperkirakan semakin terasa pada semester II 2026,” ujarnya.
LPKAN menilai dampak paling nyata akan dirasakan masyarakat pedesaan. Kenaikan harga pupuk, distribusi logistik, dan kebutuhan pokok dinilai dapat menggerus efektivitas dana desa, termasuk layanan Posyandu, sekolah desa, hingga produktivitas petani kecil. Distribusi MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) juga disebut berpotensi terganggu akibat meningkatnya biaya transportasi dan keterbatasan rantai dingin distribusi.
Di sisi lain, APBN 2026 diketahui mengalokasikan anggaran sebesar Rp335 triliun untuk Program MBG. Nilai tersebut setara sekitar 43,56 persen dari total anggaran pendidikan nasional sebesar Rp769,1 triliun, sekaligus meningkat hampir lima kali lipat dibanding alokasi awal pada 2025 yang sebesar Rp71 triliun.
LPKAN mengidentifikasi sedikitnya tiga persoalan utama dalam implementasi program tersebut. Pertama, kesiapan lapangan dinilai belum merata, terutama pada unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang ditargetkan memproduksi 3.000 porsi per hari. Kedua, muncul risiko crowding out atau terdesaknya anggaran sektor lain seperti tunjangan guru, rehabilitasi sekolah, pengadaan obat rumah sakit daerah, dan ketahanan pangan desa. Ketiga, besarnya alokasi anggaran menuntut pengawasan ketat agar penggunaan dana tetap efisien, transparan, dan akuntabel.
“Program bantuan gizi merupakan kebijakan mulia. Namun ketika implementasinya memunculkan ribuan kasus keracunan dan tekanan besar terhadap APBN, maka evaluasi terbuka menjadi keharusan,” tegas Ali.
LPKAN juga menyoroti data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia yang mencatat sebanyak 33.626 pelajar mengalami keracunan terkait MBG sejak Januari 2025 hingga 7 April 2026 di 31 provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 5.523 kasus tercatat hanya dalam periode Januari hingga April 2026.
Menurut LPKAN, apabila kejadian serupa terus berulang, maka kondisi tersebut tidak lagi dapat dikategorikan sebagai insiden sporadis, melainkan indikasi lemahnya pengawasan keamanan pangan dan kualitas distribusi.
Secara fiskal, LPKAN juga mengingatkan bahwa anggaran MBG sebesar Rp335 triliun dapat memunculkan risiko pembengkakan defisit, kenaikan beban bunga utang, hingga potensi moral hazard di tingkat pelaksana apabila target produksi tidak diimbangi pengawasan kualitas yang memadai.
Berdasarkan perhitungan lembaga tersebut, APBN 2026 saat ini telah berada pada posisi defisit sebesar Rp689,1 triliun. Pelemahan rupiah disebut berpotensi menambah beban bunga utang luar negeri hingga Rp6–8 triliun per tahun.
Sebagai langkah mitigasi, LPKAN merekomendasikan audit investigatif nasional terhadap program MBG, moratorium selektif pada daerah yang belum memenuhi standar sanitasi dan logistik, publikasi triwulan realisasi anggaran, pembangunan dashboard nasional kasus keracunan berbasis data terbuka, penguatan cadangan obat dan pangan, serta pengawasan terpadu terhadap penggunaan APBN dan APBD.
“Akuntabilitas bukan sekadar laporan administrasi. Negara wajib menjaga keselamatan rakyat sekaligus keberlanjutan fiskal nasional. Program besar tanpa pengawasan kuat justru dapat berubah menjadi beban sosial dan krisis kepercayaan publik,” tutup R. Mohammad Ali.
Editor: H Muhajir Wahyu Ramadhan
Sumber: abahtindik.com
