Surabaya | Abahtindik.com – Koalisi masyarakat sipil, mahasiswa, dan elemen pekerja kampus menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Rakyat Surabaya Menggugat” di depan Gedung Negara Grahadi, Senin (22/6/2026). Aksi tersebut menjadi wadah penyampaian kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Massa aksi yang terdiri dari berbagai organisasi masyarakat sipil menyampaikan sejumlah persoalan nasional yang dianggap semakin membebani rakyat. Di antaranya terkait pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), kenaikan harga kebutuhan pokok, harga bahan bakar minyak (BBM), hingga kondisi demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran.
Dalam orasinya, peserta aksi menagih berbagai janji pemerintah yang sebelumnya disampaikan kepada masyarakat. Mereka menilai sejumlah kebijakan yang dijalankan saat ini belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat.
Aksi tersebut diikuti berbagai elemen masyarakat sipil, organisasi bantuan hukum, kelompok advokasi hak asasi manusia, mahasiswa, serta Serikat Pekerja Kampus. Sejumlah organisasi yang terlibat di antaranya KontraS Surabaya, LBH Surabaya, Barisan Rakyat Anti Penindasan (BARA API), Aksi Kamisan Surabaya, Serikat Pekerja Kampus, serta kelompok masyarakat sipil lainnya.
Dalam orasi yang disampaikan secara bergantian, massa menyoroti masuknya unsur militer ke sejumlah sektor sipil yang dinilai berpotensi mengurangi supremasi sipil dalam kehidupan bernegara. Menurut mereka, kondisi tersebut menjadi salah satu indikator kemunduran demokrasi yang perlu mendapat perhatian serius.
Para peserta aksi juga menyampaikan penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai pelemahan konstitusi, menguatnya kartel politik, serta dominasi oligarki kekuasaan yang dianggap semakin memengaruhi arah kebijakan negara.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di lokasi aksi, massa menyampaikan sejumlah kritik terhadap kondisi nasional, antara lain krisis legitimasi dan etika konstitusional, pengabaian partisipasi publik dalam proses demokrasi, pelemahan negara hukum dan akuntabilitas kekuasaan, meningkatnya militerisasi ruang sipil, krisis lingkungan hidup, memburuknya kondisi sosial-ekonomi masyarakat, menguatnya oligarki politik, serta lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan dan minoritas.
Koalisi masyarakat sipil juga menyoroti berbagai persoalan yang dinilai mengancam ruang demokrasi, termasuk kasus kekerasan terhadap aktivis dan menyempitnya kebebasan berekspresi. Mereka menilai negara harus menjamin perlindungan terhadap hak-hak sipil serta memastikan ruang kritik tetap terbuka dalam sistem demokrasi.
Di bidang ekonomi, massa menilai kenaikan harga sembako dan BBM semakin menekan daya beli masyarakat. Mereka juga mengingatkan agar kecenderungan masuknya militerisme ke ruang publik tidak dibiarkan berkembang karena dianggap dapat berdampak terhadap kehidupan demokrasi.
Melalui aksi tersebut, koalisi masyarakat sipil mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap kondisi demokrasi dan kehidupan berbangsa. Massa menyerukan pentingnya reformasi serta penguatan partisipasi publik dalam mengawal jalannya pemerintahan.
Selama kegiatan berlangsung, aparat keamanan melakukan pengamanan dan antisipasi terhadap kemungkinan adanya provokator yang dapat mengganggu jalannya aksi. Massa aksi juga menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan pers, pedagang di sekitar lokasi, serta seluruh pihak yang turut menjaga situasi tetap aman dan kondusif.
Aksi unjuk rasa di depan Gedung Grahadi tersebut berlangsung tertib dan berakhir sekitar pukul 17.00 WIB tanpa adanya gangguan keamanan yang berarti.
Reporter : Respati
Editor : Ibnu Aji Sesario
Sumber : Hasil olah reporter lapangan
