HeadlineOpiniPemerintahan

MUSPADI 2026 Dibuka, Pemkab Tulungagung Perkuat Partisipasi Perempuan, Anak, dan Disabilitas dalam Pembangunan Daerah

1702
×

MUSPADI 2026 Dibuka, Pemkab Tulungagung Perkuat Partisipasi Perempuan, Anak, dan Disabilitas dalam Pembangunan Daerah

Sebarkan artikel ini

Tulungagung | Abahtindik.com – Pemerintah Kabupaten Tulungagung secara resmi membuka Musyawarah Perempuan, Anak, dan Disabilitas (MUSPADI) Tahun 2026 di Pendopo Kongas Arum Kusumaning Bongso, Selasa (23/06/2026). Forum strategis ini bertujuan mewadahi sekaligus mengintegrasikan kebutuhan kelompok rentan ke dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah guna mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, Ketua DPRD Tulungagung Marsono, unsur Forkopimda, kepala OPD, para camat, organisasi perempuan, komunitas disabilitas, akademisi, organisasi masyarakat, perwakilan anak, serta sejumlah undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Plt Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan semata, tetapi juga harus mampu menghadirkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak, dan penyandang disabilitas.

“Muspadi menjadi bukti keseriusan Pemerintah Daerah dalam memastikan setiap warga memiliki kesempatan yang sama untuk menyampaikan aspirasi dan terlibat dalam proses pembangunan,” tegas Ahmad Baharudin.

Ia menjelaskan bahwa kelompok rentan hingga saat ini masih menghadapi berbagai tantangan yang membutuhkan perhatian bersama. Berdasarkan data kependudukan tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Tulungagung mencapai sekitar 1,142 juta jiwa, dengan hampir separuhnya merupakan perempuan. Namun, di balik angka tersebut masih terdapat berbagai persoalan kesetaraan gender yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Pemerintah Kabupaten Tulungagung mencatat masih adanya berbagai persoalan yang dihadapi perempuan, mulai dari sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, politik hingga partisipasi publik. Sepanjang tahun 2025, UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) menerima sebanyak 18 laporan pengaduan terkait perempuan.

Kondisi serupa juga terjadi dalam perlindungan anak. Kasus kekerasan fisik, kekerasan seksual, hingga penelantaran anak masih menjadi tantangan yang harus ditangani secara serius. Selama tahun 2025 tercatat sebanyak 243 laporan pada ULT PSAI dan 70 laporan pengaduan anak yang masuk ke UPTD PPA.

Sementara itu, kelompok penyandang disabilitas juga membutuhkan perhatian lebih. Berdasarkan hasil kajian Bappeda, diperkirakan terdapat sekitar 34 ribu penyandang disabilitas di Kabupaten Tulungagung yang memerlukan dukungan kebijakan serta akses pelayanan yang lebih inklusif.

Ahmad Baharudin menilai bahwa forum perencanaan pembangunan reguler selama ini belum sepenuhnya mampu menjangkau kelompok rentan. Akibatnya, berbagai kebutuhan dan aspirasi mereka belum terakomodasi secara optimal dalam dokumen pembangunan daerah.

Menurutnya, Muspadi hadir sebagai ruang khusus yang memberikan kesempatan lebih luas bagi perempuan, anak, dan penyandang disabilitas untuk menyampaikan usulan secara langsung kepada pemerintah.

Mengusung tema “Suara Perempuan, Anak dan Disabilitas untuk Pembangunan Tulungagung yang Berkeadilan, Inklusif, dan Berkarakter”, forum ini diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi program dan kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat rentan.

Selain itu, Muspadi 2026 juga menjadi sarana membangun kolaborasi antara pemerintah, organisasi masyarakat, dunia usaha, akademisi, media, serta komunitas perempuan dan disabilitas dalam mewujudkan pembangunan yang lebih partisipatif.

Pada kesempatan tersebut, Plt Bupati Tulungagung secara resmi membuka Muspadi 2026 dan berharap forum ini mampu melahirkan berbagai kebijakan progresif yang menjadikan Tulungagung sebagai daerah yang layak anak, ramah perempuan, serta inklusif bagi penyandang disabilitas.

“Muspadi bukan sekadar forum musyawarah, melainkan langkah nyata untuk memastikan tidak ada satu pun kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan. Karena pembangunan yang berkualitas adalah pembangunan yang mampu mendengar dan mengakomodasi suara seluruh warganya,” jelas Ahmad Baharudin.

Ia berharap Muspadi 2026 menjadi tonggak penting dalam memperkuat partisipasi masyarakat serta mewujudkan pembangunan Kabupaten Tulungagung yang semakin berkeadilan, inklusif, dan berkarakter.

Reporter: Endi S

Editor: H. Muhajir Wahyu Ramadhan

Sumber: abahtindik.com

Seluruh konten berita di abahtindik.com dilindungi hukum. Dilarang menyalin, mengambil, memproses, atau menggunakan konten—termasuk untuk AI—tanpa izin tertulis dari abahtindik.com.