MALANG, Abahtindik.com – Peringatan 81 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia dinilai tidak cukup dimaknai melalui seremoni, pengibaran Merah Putih, maupun berbagai kegiatan perayaan tahunan. Kemerdekaan harus diterjemahkan ke dalam kebijakan nyata yang mampu menghadirkan kesejahteraan, keadilan sosial, serta kemandirian ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pesan tersebut mengemuka dalam diskusi kemerdekaan yang digelar di NK Kafe, Malang, Sabtu, 15 Agustus 2026.
Dalam kegiatan itu, Dr. Raden Djoni Sudjatmoko, S.E., M.M., yang akrab disapa Abah Djoni, menyerahkan buku karyanya berjudul “Ekonomi Pancasila” kepada sejumlah peserta diskusi, termasuk Ketua Umum DPP Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara Indonesia (LPKAN Indonesia), R. Mohammad Ali.
Buku tersebut mengangkat gagasan mengenai pentingnya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pijakan dalam pembangunan ekonomi dan penyusunan kebijakan negara, sehingga pertumbuhan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro, tetapi benar-benar berdampak pada kehidupan masyarakat.
Menurut Abah Djoni, Pancasila tidak semestinya hanya ditempatkan sebagai simbol atau jargon kebangsaan. Nilai yang terkandung dalam setiap sila, menurutnya, harus tercermin dalam arah pembangunan maupun kebijakan yang menyentuh kehidupan rakyat.
“Gagasan Ekonomi Pancasila ini sudah lama saya tulis. Izin terbitnya keluar bulan Mei. Kemudian 1 Juni, pidato Pak Prabowo juga menyinggung hal yang sama: kemerdekaan harus dirasakan langsung oleh rakyat,” ujar Abah Djoni.
Ia menekankan bahwa lima sila dalam Pancasila merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan ketika diterjemahkan dalam penyelenggaraan negara.
“Sila kelima harus nyambung dengan sila pertama sampai sila keempat. Tidak boleh bertentangan. Kalau undang-undang tidak nyambung satu sama lain, yang dirugikan rakyat,” tegasnya.
Kemerdekaan Harus Sampai ke Meja Rakyat
Abah Djoni berpandangan, keberhasilan bangsa dalam mengisi kemerdekaan seharusnya dapat dilihat dari sejauh mana negara mampu memenuhi kebutuhan mendasar masyarakat.
Kemerdekaan, menurut dia, harus dapat dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari terpenuhinya kebutuhan pangan, akses pendidikan, pelayanan kesehatan, lapangan pekerjaan, hingga kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh kehidupan yang layak.
“Kemerdekaan harus hadir di meja-meja rakyat, di meja makan rakyat. Tidak boleh rakyat kelaparan. Harus hadir di sekolah, harus hadir di rumah sakit,” tuturnya.
Menurutnya, kemerdekaan politik yang telah diperjuangkan para pendiri bangsa merupakan titik awal dari perjalanan panjang Indonesia. Tantangan setelah merdeka adalah mewujudkan kedaulatan ekonomi agar masyarakat tidak hanya merasakan kebebasan secara politik, tetapi juga memperoleh kesejahteraan secara nyata.
“Kalau cuma merdeka politik, ini baru setengah jalan. Merdeka itu bukan titik, tapi garis perjuangan,” ujarnya.
Abah Djoni juga mengingatkan bahwa kekuasaan harus ditempatkan sebagai amanah untuk melayani kepentingan masyarakat, bukan sebagai sarana memenuhi kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.
“Yang punya kekuasaan harus mementingkan kepentingan masyarakat luas dan negara di atas kepentingan pribadi, keluarga dan kelompok,” katanya.
Ketum LPKAN: Rakyat Membutuhkan Bukti Nyata
Gagasan tersebut mendapatkan respons positif dari jajaran DPP LPKAN Indonesia.
Ketua Umum DPP LPKAN Indonesia R. Mohammad Ali hadir dalam kegiatan tersebut bersama Sekretaris Jenderal Abdul Rasyid, Ketua Organisasi, Kaderisasi dan Keanggotaan (OKK) DPP LPKAN Indonesia Sugiharto, Ketua DPD LPKAN Jawa Timur Abdillah, serta Sekretaris DPC LPKAN Malang Raya Fuad.
Mohammad Ali mengatakan, momentum 81 tahun kemerdekaan harus menjadi ruang evaluasi bagi seluruh elemen bangsa, khususnya penyelenggara negara, terhadap hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.
Menurutnya, masyarakat membutuhkan kehadiran pemerintah melalui kerja nyata, pelayanan publik yang baik serta kebijakan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“81 tahun merdeka. Rakyat tidak butuh janji lagi. Rakyat butuh bukti nyata. Butuh pejabat yang hadir, bekerja siang malam untuk bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok,” tegas Mohammad Ali.
Ia juga mengapresiasi pemikiran yang dituangkan Abah Djoni melalui buku “Ekonomi Pancasila”.
Menurut Mohammad Ali, gagasan mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam pembangunan ekonomi perlu dibahas lebih luas agar tidak berhenti sebagai diskursus, tetapi dapat memberikan kontribusi terhadap penyusunan maupun evaluasi kebijakan publik.
“Buku ini sangat bagus. Nanti LPKAN Jatim yang akan membedah bukunya,” ujarnya.
Pengawasan Bukan Sekadar Mencari Kesalahan
Dalam kesempatan yang sama, Mohammad Ali menegaskan bahwa fungsi pengawasan yang dilakukan LPKAN tidak semestinya dipahami hanya sebagai upaya mencari kelemahan ataupun kesalahan pemerintah.
Menurutnya, pengawasan merupakan bagian dari kontrol publik untuk memastikan setiap program, kebijakan, serta penggunaan anggaran negara benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
“Tugas kami memastikan setiap kebijakan, program, dan rupiah anggaran benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat,” katanya.
LPKAN Indonesia juga menaruh perhatian terhadap penguatan ekonomi kerakyatan, khususnya sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), koperasi, petani, nelayan serta buruh.
Organisasi tersebut mendorong agar berbagai kebijakan pemberdayaan ekonomi tidak hanya berhenti pada tataran regulasi, tetapi benar-benar diwujudkan melalui kemudahan perizinan, akses pembiayaan, peningkatan kapasitas pelaku usaha, pendampingan hingga perluasan pasar.
Dorong Keberpihakan Nyata kepada UMKM
Ketua OKK DPP LPKAN Indonesia, Sugiharto, menilai keberpihakan negara terhadap UMKM harus diwujudkan secara konkret hingga tingkat daerah.
Menurutnya, kemudahan berusaha dan pemberdayaan UMKM harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, bukan hanya tercantum dalam regulasi.
“Omnibus Law Cipta Kerja dan PP 7/2021 itu amanat konstitusi untuk memihak UMKM. Jangan hanya jadi kertas. Pastikan perizinan mudah, akses pembiayaan terbuka, pelatihan masif, dan pasar untuk produk UMKM benar-benar disediakan negara,” tegas Sugiharto.
DPP LPKAN Indonesia kemudian merumuskan sejumlah agenda ekonomi kerakyatan yang dinilai perlu mendapatkan perhatian pemerintah.
Agenda tersebut meliputi penguatan posisi UMKM, petani, nelayan dan buruh sebagai bagian penting dari fondasi perekonomian nasional, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta penguatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).
Selain itu, LPKAN mendorong pemerintah menjaga stabilitas serta keterjangkauan harga kebutuhan dasar masyarakat, terutama pangan, energi dan pendidikan.
Pemerataan pembangunan hingga desa, kawasan tertinggal, terdepan dan terluar (3T), serta wilayah Indonesia Timur juga dinilai menjadi pekerjaan yang harus terus diperkuat agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata.
“Jangan sampai di negeri kaya ini rakyat masih sulit kerja dan harga kebutuhan pokok mahal. Negara wajib hadir dan berpihak,” kata Sugiharto.
Perkuat Pengawasan dan Integritas
Momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia juga dimanfaatkan DPP LPKAN Indonesia untuk menyerukan penguatan fungsi pengawasan di seluruh struktur organisasi.
Mohammad Ali meminta jajaran DPD maupun DPC LPKAN di berbagai daerah tetap membangun komunikasi dan sinergi dengan pemerintah serta aparat terkait, namun tetap menjalankan fungsi kontrol terhadap kebijakan dan penggunaan anggaran publik secara independen dan bertanggung jawab.
Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga integritas setiap anggota organisasi.
“Mari kita jaga persatuan, bekerja all out dengan tulus. Tegakkan integritas. Kawal agar pemerintahan bersih, sehat, dan benar-benar untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia,” serunya.
Diskusi kemerdekaan dan penyerahan buku “Ekonomi Pancasila” tersebut menjadi bagian dari refleksi atas perjalanan Indonesia setelah 81 tahun merdeka.
Pesan yang mengemuka menempatkan kemerdekaan bukan sekadar peristiwa sejarah yang diperingati setiap 17 Agustus, melainkan proses berkelanjutan untuk memastikan keadilan, pendidikan, pelayanan kesehatan, kesempatan ekonomi, serta hasil pembangunan dapat dirasakan seluruh rakyat.
Pada akhirnya, kemerdekaan tidak hanya ditandai ketika Merah Putih berkibar di berbagai penjuru negeri. Kemerdekaan memperoleh makna ketika negara benar-benar mampu memastikan kesejahteraan, keadilan dan kesempatan hidup yang layak hadir hingga ke meja makan rakyat.
Editor: H. Muhajir Wahyu Ramadhan
