Jakarta,abahtindik.com– Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, atau yang akrab disapa Ara, mengumumkan sebuah target historis: pada tahun 2026, program renovasi rumah rakyat melalui Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) akan hadir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia.
”Tahun 2026, pertama kalinya dalam sejarah, kami pastikan tidak ada satu pun kabupaten/kota yang terlewat,” ujar Ara dalam keterangannya di Jakarta, Kamis.
Saat ini, Ara mencatat, masih ada 224 kabupaten/kota yang belum mendapat alokasi BSPS pada tahun 2025, termasuk 22 kabupaten/kota yang bahkan sudah lima tahun tidak tersentuh program ini.
Penyaluran BSPS Kini Berbasis Data BPS
Untuk pertama kalinya juga, seluruh proses penyaluran BSPS akan didasarkan pada indikator resmi Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penentu prioritas. Indikator yang digunakan mencakup:
Persentase dan jumlah penduduk miskin tertinggi.
Gini rasio tertinggi.
Indeks kedalaman kemiskinan tertinggi.
Jumlah desa tertinggal terbanyak.
Jumlah penduduk desil 1–4 dengan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) paling banyak.
”Dengan pendekatan berbasis data dan komitmen pemerataan, BSPS diharapkan menjadi program yang semakin tepat sasaran dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh keluarga Indonesia,” kata Ara.
Dua Program Unggulan untuk Kesejahteraan
Kementerian PKP akan mendorong dua program unggulan di sektor perumahan pada 2026 mendatang, yaitu Program BSPS dan Pembangunan Rumah Subsidi bagi masyarakat Indonesia.
Program BSPS memiliki peran krusial dalam mengentaskan backlog 26 juta Rumah Tidak Layak Huni di Indonesia.
Sementara itu, untuk program rumah subsidi, pemerintah menargetkan penyaluran 500.000 unit rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan mendorong penyaluran KPR Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Kedua program perumahan ini diharapkan dapat terlaksana dengan baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.(an/wa)
