JAKARTA | abahtindik.com — Anggota DPD RI, AA LaNyalla Mahmud Mattalitti, meminta masyarakat tidak terburu-buru menarik kesimpulan terkait keterlibatan Indonesia dalam forum Board of Peace (BOP). Ia mengimbau publik memberi ruang kepada Presiden Prabowo Subianto untuk menjalankan langkah diplomasi yang tengah ditempuh.
Pernyataan tersebut disampaikan LaNyalla usai Presiden Prabowo menggelar pertemuan tertutup dengan para mantan Menteri Luar Negeri dan pegiat diplomasi, Rabu (4/2/2026). Dalam pertemuan itu, Presiden menegaskan posisi Indonesia terhadap isu Palestina tidak bergeser.
Komitmen pada keadilan dan solusi dua negara tetap menjadi pijakan utama kebijakan luar negeri.
Menurut LaNyalla, Presiden juga memaparkan alasan Indonesia memilih terlibat di BOP. Hingga kini, forum tersebut dinilai sebagai satu-satunya inisiatif diplomasi internasional yang masih berjalan aktif untuk mendorong penghentian perang. Atas dasar itu, Indonesia bersama tujuh negara lain—yang mayoritas penduduknya Muslim—memilih masuk dan terlibat langsung, bukan berada di luar forum.
“Penjelasan Presiden, termasuk masukan dari para mantan Menlu, sudah cukup terang. Sikap Indonesia soal Palestina dan Israel tetap dijaga. Jadi masyarakat sebaiknya tidak panik dan mengikuti prosesnya,” kata LaNyalla, Kamis (5/2/2026).
Ia tidak menampik, di ruang publik muncul berbagai kekhawatiran. Mulai dari potensi dominasi Ketua BOP Donald Trump, hingga bayang-bayang pengaruh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Namun, LaNyalla menegaskan, semua kekhawatiran itu telah disampaikan secara terbuka dan dijawab langsung oleh Presiden.
Bahkan, delapan negara dengan mayoritas penduduk Muslim—termasuk Indonesia—disebut telah dua kali menggelar pertemuan internal untuk menyamakan sikap di dalam BOP. Tujuannya satu: memastikan agenda kemanusiaan tetap menjadi prioritas utama.
LaNyalla menekankan, langkah yang dibawa Indonesia bersifat bertahap dan realistis. Dalam jangka pendek, targetnya jelas dan mendesak, yakni menghentikan pembunuhan warga sipil di Gaza serta membuka akses bantuan kemanusiaan. “Kalau target kemanusiaan itu saja gagal dicapai, Presiden tegas. Indonesia bersama tujuh negara Muslim lain siap menarik diri,” ujarnya.
Dalam pemaparannya di hadapan para mantan diplomat, Presiden Prabowo menyampaikan tiga garis besar sikap Indonesia. Pertama, keberadaan Indonesia dan tujuh negara Muslim lain di BOP dimaksudkan sebagai penyeimbang, agar keputusan forum tidak melenceng dari prinsip keadilan dan tetap berpihak pada rakyat Palestina.
Kedua, keterlibatan Indonesia bukan keputusan sepihak. Langkah tersebut merupakan hasil konsultasi intensif dengan negara-negara seperti Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Yordania, yang sepakat mempertahankan solusi dua negara sebagai jalan menuju perdamaian.
Ketiga, diplomasi yang dijalankan bersifat pragmatis. Setiap kontribusi—baik dana maupun gagasan—difokuskan untuk mengurangi penderitaan warga Gaza dan mendukung kemerdekaan Palestina. Opsi keluar dari BOP tetap terbuka jika forum tersebut gagal memenuhi tujuan kemanusiaan.
Presiden juga mengakui, meski BOP berada di luar kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk sementara inilah satu-satunya kanal diplomasi yang masih bergerak aktif dalam upaya menghentikan kekerasan di Gaza.
Sementara itu, para mantan Menteri Luar Negeri yang hadir mengapresiasi keterbukaan Presiden. Mereka menilai Prabowo tidak menutup-nutupi risiko, bahkan memetakan potensi “ranjau” diplomatik yang bisa dihadapi Indonesia ke depan. Diskusi berlangsung dua arah, dengan kritik dan masukan disampaikan sebagai bagian dari upaya memperkuat posisi tawar Indonesia di level internasional.
Pertemuan tersebut dihadiri sejumlah mantan Menteri Luar Negeri, di antaranya Hassan Wirajuda, Alwi Shihab, Retno Marsudi, dan Dino Patti Djalal, serta para pegiat diplomasi dan anggota DPD RI.
Reporter: Kiki Juanda
Editor: H. Muhajir Wahyu Ramadhan
