HPN 9 Februari 2026 mengingatkan kembali fungsi pers sebagai pengawas kekuasaan, penjaga nalar publik, dan pengawal kedaulatan ekonomi.
Keterangan Foto:
Abdul Rasyid, Sekretaris Jenderal DPP LPKAN Indonesia, menyoroti peran strategis pers nasional dalam menghadapi gelombang disinformasi pada momentum Hari Pers Nasional (HPN) 2026. Ia menegaskan pentingnya integritas, verifikasi, dan independensi media dalam menjaga ruang publik tetap rasional dan demokratis.
Dok. abahtindik.com
Senin, 9 Februari 2026
JAKARTA | abahtindik.com — Arus informasi kini bergerak tanpa jeda. Dalam hitungan detik, kabar beredar lewat notifikasi, algoritma media sosial, hingga konten berbasis kecerdasan buatan (AI). Di tengah derasnya produksi informasi itu, pers nasional menghadapi ujian serius: bagaimana memastikan publik tetap mendapat berita yang terverifikasi dan berimbang.
Hari Pers Nasional (HPN) yang diperingati setiap 9 Februari menjadi ruang refleksi atas situasi tersebut. Momentum ini bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan pengingat bahwa jurnalisme memiliki tanggung jawab yang tidak bisa digantikan oleh teknologi.
Perkembangan teknologi digital memungkinkan siapa pun membuat teks, gambar, bahkan video yang tampak meyakinkan. AI mampu merangkum dan memproduksi konten dengan cepat. Namun kecepatan tidak selalu identik dengan akurasi.
Di sinilah kerja jurnalistik diuji. Redaksi tidak lagi sekadar berlomba menjadi yang pertama menyiarkan kabar, tetapi memastikan setiap informasi melewati proses verifikasi. Ketika hoaks dan manipulasi mudah diproduksi, kredibilitas menjadi pembeda utama.
Secara sosial, pers masih menjadi ruang temu berbagai kepentingan dan pandangan. Dari isu desa hingga kebijakan nasional, media memfasilitasi perdebatan berbasis data.
Di sisi lain, media sosial kerap menciptakan polarisasi melalui gelembung algoritma. Informasi yang beredar sering kali menguatkan keyakinan kelompok tertentu tanpa ruang koreksi. Dalam konteks itu, pers hadir untuk mengurai perbedaan secara rasional, bukan memperuncingnya.
Peran pers juga krusial dalam sektor ekonomi. Pemberitaan yang berbasis data membantu masyarakat memahami arah kebijakan fiskal, kondisi pasar, hingga dampak global terhadap kehidupan sehari-hari.
Isu ketahanan pangan, energi, dan stabilitas harga tidak bisa disederhanakan menjadi sensasi. Jurnalisme ekonomi yang kuat berfungsi sebagai pengawas agar kebijakan berpihak pada kepentingan publik, bukan sekadar kelompok tertentu.
Dalam ranah politik, pers tetap menjalankan fungsi kontrol sosial. Kritik disampaikan dengan dasar fakta, bukan opini tanpa pijakan. Pengawasan terhadap kekuasaan dilakukan secara terbuka, namun tetap dalam koridor etika jurnalistik.
Di tengah maraknya disinformasi politik berbasis digital, peran media profesional menjadi semakin relevan untuk meluruskan narasi yang menyesatkan.
Pers juga menyimpan fungsi kultural. Media menjaga ingatan kolektif bangsa, memberi ruang bagi bahasa daerah, tradisi, serta nilai-nilai lokal agar tidak tergerus arus globalisasi.
Dalam bidang hukum, media menjadi perpanjangan mata publik. Laporan yang berimbang membantu masyarakat memahami proses penegakan hukum sekaligus memberi suara kepada kelompok yang kerap terpinggirkan.
Tema HPN 2026, “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, menegaskan bahwa kualitas jurnalisme berbanding lurus dengan kekuatan demokrasi dan stabilitas ekonomi.
Di tengah situasi global yang serba cepat dan penuh distraksi, pers dituntut menjaga integritas. Ketika informasi mudah dipelintir, kepercayaan publik menjadi aset paling berharga.
Penulis:
Abdul Rasyid
Sekjen DPP LPKAN Indonesia. Aktivis dan pemerhati kebijakan publik, pendidikan, dan kebudayaan. Aktif menulis isu politik, sosial, dan budaya di berbagai media nasional.
Reporter : Kiki Juanda
Editor. : Rijen Senario
