JAKARTA – ABAHTINDIK.COM | Perbedaan data antara BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan kembali mencuat di ruang publik. Angka peserta, klaim layanan, hingga alokasi anggaran tercatat tidak sepenuhnya selaras. Kondisi ini memicu pertanyaan tentang akurasi data dan pengelolaan sistem jaminan kesehatan nasional.
Sorotan ini disampaikan Abdul Rasyid, S.Ag., aktivis dan pemerhati kebijakan publik. Ia menilai ketidaksinkronan data bukan sekadar persoalan administratif. Perbedaan angka dapat memengaruhi perencanaan dan penyaluran anggaran yang bersumber dari APBN maupun APBD.
Menurutnya, rumah sakit dan fasilitas kesehatan bergantung pada kesesuaian data untuk proses klaim pembiayaan. Jika data peserta dan klaim tidak sejalan, pencairan dana berpotensi tersendat. Dampaknya bisa langsung dirasakan pasien.
Ia juga mengingatkan adanya kemungkinan tumpang tindih pembiayaan antara pemerintah pusat dan daerah. APBN menganggarkan dana besar untuk program jaminan kesehatan nasional. Sejumlah daerah juga mengalokasikan anggaran melalui APBD. Tanpa integrasi data yang rapi, penggunaan dana berisiko tidak tepat sasaran.
Abdul Rasyid mendesak pemerintah melakukan audit menyeluruh dan membuka data secara transparan. Ia meminta sistem informasi BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan segera diintegrasikan agar tidak lagi muncul perbedaan angka yang membingungkan publik.
Isu ini dinilai mendesak karena menyangkut hak masyarakat atas layanan kesehatan. Ketepatan data menjadi fondasi agar program jaminan kesehatan berjalan efektif dan anggaran negara dikelola secara bertanggung jawab.
Penulis: Abdul Rasyid, S.Ag.
Aktivis dan Pemerhati Kebijakan Publik
