SURABAYA – abahtindik.com | Lonjakan mobilitas menjelang mudik Lebaran 2026 kembali menempatkan kota-kota besar pada tekanan klasik: keterbatasan ruang parkir, risiko keamanan kendaraan, hingga gangguan akses lingkungan permukiman. Dalam konteks ini, langkah Pemerintah Kota Surabaya melalui penyediaan fasilitas park and ride dengan diskon tarif hingga 60 persen menjadi kebijakan yang layak dicermati lebih dalam, tidak sekadar sebagai program teknis musiman.
Program yang dijalankan melalui Dinas Perhubungan Kota Surabaya ini membuka layanan penitipan kendaraan di sejumlah titik strategis selama periode 18–29 Maret 2026. Skema tarif yang ditawarkan terbilang agresif—kendaraan roda empat dikenakan Rp20.000 per malam, sementara roda dua hanya Rp10.000 per 24 jam setelah potongan harga diberlakukan.
Jika dibandingkan dengan tarif parkir komersial yang bisa mencapai Rp100.000 per malam, kebijakan ini jelas menghadirkan insentif ekonomi yang signifikan bagi masyarakat. Namun, dalam perspektif kebijakan publik, pertanyaan mendasarnya bukan hanya soal murah atau tidak, melainkan sejauh mana kebijakan ini mampu menjawab persoalan struktural perkotaan.
Pelaksana tugas Kepala Dishub Surabaya, Trio Wahyu Bowo, menegaskan bahwa tujuan utama program ini adalah memberikan rasa aman bagi warga yang meninggalkan kendaraan saat mudik. Pernyataan tersebut mengungkap realitas yang selama ini menjadi problem laten: banyak kawasan permukiman di Surabaya yang tidak memiliki kapasitas garasi memadai, sehingga badan jalan kerap dijadikan ruang parkir alternatif.
Dalam situasi tersebut, park and ride menjadi instrumen intervensi yang relatif tepat. Pemerintah tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi juga mencoba mengoreksi pola perilaku masyarakat yang selama ini terbiasa menggunakan ruang publik secara informal. Imbauan agar warga tidak memarkir kendaraan di jalan maupun lingkungan kampung menjadi bagian dari upaya menciptakan keteraturan ruang kota.
Meski demikian, efektivitas kebijakan ini tetap ditentukan oleh dua variabel utama: aksesibilitas lokasi dan jaminan keamanan. Pemkot Surabaya memang telah menyiapkan sejumlah titik seperti Mayjend Sungkono, Adityawarman, Kertajaya, hingga kawasan Wisata Religi Ampel. Namun tanpa sistem keamanan yang terstandarisasi—seperti pengawasan 24 jam berbasis CCTV, sistem kontrol akses, atau skema perlindungan kendaraan—tingkat kepercayaan publik berpotensi menjadi kendala utama.
Lebih jauh, kebijakan ini juga membuka ruang analisis yang lebih strategis. Surabaya secara tidak langsung sedang menguji model pengelolaan parkir terpusat sebagai bagian dari sistem mobilitas urban. Jika dikembangkan secara berkelanjutan, konsep ini dapat bertransformasi menjadi solusi jangka panjang untuk mengurangi kepadatan kendaraan di pusat kota sekaligus meningkatkan efisiensi tata ruang.
Dengan demikian, momentum Lebaran 2026 seharusnya tidak berhenti pada implementasi kebijakan diskon semata. Ini adalah peluang untuk mendorong reformasi sistem parkir yang lebih modern, terintegrasi, dan berbasis kebutuhan riil masyarakat perkotaan.
Pada akhirnya, kebijakan ini menunjukkan pergeseran pendekatan pemerintah—dari sekadar respons reaktif menjadi upaya yang lebih terstruktur dalam mengelola dinamika kota. Tantangannya kini terletak pada konsistensi implementasi dan keberlanjutan program, agar tidak berhenti sebagai solusi musiman yang kehilangan relevansi setelah arus mudik berakhir.
