SURABAYA – abahtindik.com | Pemerintah Kota Surabaya menyiapkan langkah antisipatif menghadapi potensi lonjakan urbanisasi pasca Lebaran 1447 Hijriah/2026 dengan menggelar operasi yustisi bagi pendatang baru yang masuk ke wilayah Kota Pahlawan. Kebijakan ini menjadi bagian dari upaya pengendalian mobilitas penduduk yang secara historis meningkat setelah periode arus balik Lebaran.
Langkah tersebut disampaikan Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi pada Minggu (22/3/2026). Ia menegaskan bahwa pemerintah kota akan melakukan pemantauan secara menyeluruh terhadap setiap warga pendatang yang masuk ke Surabaya, terutama pada periode setelah Lebaran yang kerap menjadi momentum perpindahan penduduk dari daerah ke kota besar.
Dalam mekanisme yang disiapkan, Pemkot Surabaya tidak hanya melakukan pendataan administratif, tetapi juga verifikasi terhadap kondisi ekonomi pendatang, termasuk memastikan adanya pekerjaan tetap maupun sumber penghasilan yang jelas. Pendekatan ini dinilai penting untuk memastikan bahwa setiap individu yang datang memiliki kesiapan hidup di lingkungan perkotaan dengan tekanan ekonomi yang relatif tinggi.
Wali Kota Eri Cahyadi menyampaikan bahwa apabila pendatang tidak memiliki pekerjaan yang jelas, maka pemerintah kota akan mempertimbangkan kembali keberlanjutan keberadaannya di Surabaya. Kebijakan ini diambil sebagai langkah preventif untuk menghindari bertambahnya beban sosial di wilayah perkotaan.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa pengawasan terhadap arus urbanisasi tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan juga sebagai instrumen untuk menjaga stabilitas sosial dan ketertiban umum.
Pasalnya, lonjakan urbanisasi yang tidak terkendali berpotensi meningkatkan jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), seperti pengemis, gelandangan, hingga individu tanpa pekerjaan tetap yang rentan terhadap persoalan sosial lainnya.
Selain itu, potensi peningkatan angka kriminalitas juga menjadi perhatian dalam kebijakan ini. Pemerintah kota berupaya menekan risiko tersebut melalui pengawasan yang lebih ketat sejak awal kedatangan pendatang, sehingga potensi gangguan keamanan dapat diminimalisir.
Operasi yustisi ini direncanakan akan melibatkan berbagai unsur perangkat daerah serta aparat penegak hukum guna memastikan pelaksanaan berjalan efektif dan sesuai ketentuan yang berlaku. Sinergi antarinstansi dinilai krusial untuk menjangkau titik-titik strategis yang menjadi pintu masuk utama pendatang, seperti terminal, stasiun, serta kawasan permukiman padat.
Dalam implementasinya, pengawasan akan difokuskan pada wilayah-wilayah yang selama ini menjadi titik konsentrasi urbanisasi, sehingga proses pendataan dan verifikasi dapat dilakukan secara lebih terarah dan efisien. Dengan demikian, kebijakan ini tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga dirancang sebagai langkah sistematis dalam mengelola dinamika kependudukan pasca Lebaran.
Melalui langkah ini, Pemerintah Kota Surabaya berharap arus urbanisasi pasca Lebaran 2026 dapat terkendali dengan baik, tanpa menimbulkan tekanan berlebih terhadap aspek sosial, ekonomi, maupun ketertiban kota. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari strategi jangka panjang dalam menjaga kualitas hidup masyarakat serta keberlanjutan tata kelola perkotaan di Surabaya.
Sumber: Pemkot Surabaya
Reporter: Ibnu Aji Sesario
Editor: Respati
