JAKARTA, abahtindik.com – Pemerintah mempercepat pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa menyusul meningkatnya ancaman banjir rob akibat penurunan tanah dan kenaikan muka air laut.
Langkah percepatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Kick Off Meeting Infrastruktur Perlindungan Pesisir Pantura Jawa Terpadu yang digelar di Gedung Mina Bahari III, Kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jakarta, Senin (4/5/2026).
Rapat dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono, serta dihadiri Kepala Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah, Adenan Rasyid, bersama sejumlah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di kawasan Pantura.
Dalam arahannya, Agus menegaskan kawasan Pantura merupakan tulang punggung ekonomi nasional, namun saat ini menghadapi tekanan lingkungan serius di sejumlah wilayah seperti Cengkareng, Tangerang, Karawang, Citarum, Cirebon hingga Surabaya.
“Kita harus melindungi Pantura dari berbagai disrupsi. Jika tidak dilakukan langkah taktis, kondisi ini akan terus memburuk dan berpotensi menimbulkan kerugian jangka panjang,” ujarnya.
Ia memaparkan, penurunan muka tanah di kawasan pesisir mencapai 1–20 sentimeter per tahun, sementara kenaikan muka air laut berkisar 0,8–1,2 sentimeter per tahun. Kombinasi dua faktor tersebut dinilai semakin memperparah risiko banjir rob yang kini semakin sering terjadi di berbagai wilayah pesisir.
Menurutnya, pembangunan tanggul laut raksasa atau giant sea wall menjadi langkah strategis yang tidak bisa lagi ditunda.
“Pembangunan giant sea wall merupakan program prioritas nasional yang harus segera kita wujudkan bersama,” tegasnya.
Selain pembangunan fisik, pemerintah juga menekankan pentingnya kebijakan berbasis data dan kajian ilmiah yang terintegrasi. Sinergi lintas kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah dinilai menjadi kunci agar penanganan kawasan pesisir berjalan efektif dan berkelanjutan.
Rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2025 yang mengamanatkan penanganan terpadu kawasan pesisir.
Kehadiran Kepala BPIW dalam forum tersebut juga menegaskan dukungan terhadap penguatan perencanaan infrastruktur kewilayahan yang terintegrasi, khususnya dalam menghadapi ancaman perubahan iklim di wilayah pesisir.
Ke depan, percepatan proyek perlindungan Pantura diharapkan tidak hanya mampu menahan laju kerusakan lingkungan, tetapi juga menjaga stabilitas ekonomi kawasan pesisir yang menjadi salah satu pusat aktivitas nasional.
Reporter: Rijen Senario
Editor: Respati
Sumber: BPIW
