Oleh: Abah Tindik
Surabaya gempar. Sebuah perusahaan diduga menahan ijazah puluhan karyawannya. Awalnya, ini hanyalah kasus lokal antara pekerja dan manajemen. Namun, setelah Wakil Wali Kota Surabaya Ir. Armuji melakukan inspeksi mendadak (sidak) dan mendapat penolakan keras dari perusahaan, kasus ini meledak menjadi perhatian nasional.
Yang menarik diamati bukan hanya soal pelanggaran hak pekerja, tetapi juga reaksi beruntun para pejabat setelah kasus ini viral. Mulai dari DPRD Surabaya yang tiba-tiba bersemangat memanggil pihak terkait, Wakil Menteri Ketenagakerjaan yang turun langsung, hingga Wali Kota Eri Cahyadi yang kini ikut “nimbrung”. Seolah, semua ingin menjadi pahlawan di tengah sorotan kamera.
Viral Dulu, Bergerak Kemudian
Pertanyaan kritisnya: Di mana semua pihak ini sebelumnya?
Fakta bahwa kasus penahanan ijazah bukanlah praktik baru di dunia ketenagakerjaan Indonesia patut disayangkan. Selama bertahun-tahun, banyak pekerja mengeluhkan hal serupa, tetapi jarang mendapat perhatian serius dari pemangku kebijakan. Baru setelah ada aksi penolakan terhadap pejabat tinggi dan viral di media sosial, semua pihak berlomba menunjukkan eksistensi.
Ini adalah pola klasik di negeri kita: reaktif alih-alih proaktif. Sebuah masalah dibiarkan membusuk dalam diam, lalu ketika sudah menjadi perbincangan publik, para pemangku kepentingan saling berebut panggung untuk terlihat paling peduli.
Performance atau Solusi?
Tidak ada yang salah dengan keterlibatan pejabat dalam menyelesaikan masalah. Namun, yang patut dipertanyakan adalah motivasi di baliknya:
Keterlambatan Respons
Seharusnya, pengawasan ketenagakerjaan dilakukan rutin, bukan menunggu viral terlebih dahulu. Dinas Tenaga Kerja memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan berkala, tetapi seringkali baru bergerak setelah ada pemberitaan besar.
Euforia Pencitraan
Rapat-rapat dadakan, konferensi pers, dan kunjungan kerja mendadak setelah kasus viral lebih terlihat seperti upaya pencitraan daripada solusi substantif. Padahal, yang dibutuhkan pekerja adalah jaminan bahwa ijazah mereka dikembalikan dan perusahaan dihukum sesuai aturan—bukan sekadar lips service di depan media.
Solusi Jangka Panjang
Kasus ini seharusnya menjadi momentum untuk evaluasi besar-besaran terhadap praktik serupa di perusahaan lain. Sayangnya, yang sering terjadi adalah setelah viral mereda, semangat “reformasi” pun ikut menguap.
Lalu, Apa yang Harus Dilakukan?
Proaktif, Bukan Reaktif
Pemerintah harus memperkuat pengawasan preventif, bukan hanya turun tangan saat sudah terjadi kegaduhan.
Serius, Bagi-bagi Panggung
Hindari euforia pencitraan. Fokus pada solusi nyata, seperti pengembalian ijazah, sanksi tegas bagi perusahaan, dan revisi aturan yang melindungi pekerja dari praktik serupa.
Jangan Berhenti di Sini
Kasus ini harus menjadi pintu masuk bagi pemeriksaan menyeluruh terhadap perusahaan-perusahaan lain yang mungkin melakukan hal serupa.
Kasus penahanan ijazah di Surabaya adalah cermin buruknya pengawasan ketenagakerjaan dan kecenderungan birokrasi kita yang hanya bergerak saat sorotan kamera mengarah. Jika pejabat benar-benar ingin menjadi pahlawan, mereka tidak perlu menunggu viral terlebih dahulu.
Pahlawan sejati bukanlah mereka yang datang saat masalah sudah membesar, melainkan mereka yang mencegah masalah itu sejak awal.
(Tulisan ini merupakan opini penulis dan tidak mewakili institusi mana pun)
