SURABAYA | ABAHTINDIK.COM — Suasana Gedung Sapta Taruna, Surabaya, Senin (9/2/2026), terlihat berbeda. Deretan pejabat eselon III dan IV Dinas PU Bina Marga Provinsi Jawa Timur tak sekadar menyimak materi. Laptop terbuka, layar menyala, dan sejumlah peserta aktif bertanya saat mulai mengisi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
Sosialisasi kali ini tak berhenti pada paparan teori. DPU Bina Marga Jatim merangkainya dengan pendampingan langsung pengisian LHKPN. Langkah ini diambil untuk memastikan setiap pejabat memahami kewajiban pelaporan sekaligus mampu mengisi data secara benar dan tuntas.
Kegiatan dibuka Sekretaris DPU Bina Marga Jatim, Ir. Hadi Pramoedjo, S.T., M.T. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa LHKPN bukan sekadar kewajiban administratif tahunan. “Pelaporan ini bagian dari komitmen menjaga integritas dan mencegah praktik korupsi,” ujarnya di hadapan peserta.
Keterangan Foto :
Ir. Ari Setijorini, S.T., M.T., Kepala UPT PJJ Kediri, mengikuti pembekalan LHKPN di Gedung Sapta Taruna, Surabaya, Senin (9/2/2026).
Dok. ABAHTINDIK.COM
Materi teknis disampaikan Kepala Bidang Pembinaan, Kesejahteraan, dan Perlindungan Hukum BKD Jatim, Faristian Marga Narinta, S.H., MPA. Ia menjelaskan dasar hukum, kebijakan yang berlaku, hingga tata cara pelaporan melalui sistem elektronik milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Penjelasan tersebut menjadi bekal sebelum peserta memasuki sesi praktik.
Yang menjadi perhatian, panitia menyiapkan desk khusus pendampingan. Di meja-meja ini, peserta didampingi langsung saat mengisi laporan. Kesalahan data bisa segera dikoreksi, sementara kebingungan teknis langsung dijawab di tempat.
Pendekatan ini dinilai efektif. Selain mempercepat proses pelaporan, model pendampingan langsung juga meminimalkan kesalahan dan risiko keterlambatan penyampaian LHKPN.
Bagi DPU Bina Marga Jatim, kegiatan ini bukan sekadar agenda rutin. Sosialisasi yang dibarengi praktik langsung menjadi bagian dari upaya membangun budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan organisasi.
Sumber: DPU Bina Marga Provinsi Jawa Timur
