SURABAYA | abahtindik.com — AA LaNyalla Mahmud Mattalitti menilai Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak boleh berhenti sebagai program sosial semata. Menurutnya, kebijakan yang digagas Presiden Prabowo Subianto itu harus dimanfaatkan sebagai penggerak ekonomi di daerah.
Hal tersebut disampaikan LaNyalla saat Sosialisasi Empat Pilar MPR RI bersama jajaran dan anggota Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surabaya di Graha Kadin Jatim, Surabaya, Rabu (11/2/2026).
Di hadapan pelaku usaha, senator asal Jawa Timur itu mengulas kembali gagasan Ekonomi Pancasila yang diperkenalkan Mohammad Hatta. Ia menekankan bahwa ekonomi kerakyatan bukan hanya soal UMKM atau pedagang kecil, melainkan keterlibatan rakyat dalam seluruh rantai produksi dan distribusi nasional.
“Hari ini saya ingin melihat MBG dalam perspektif Ekonomi Pancasila. Bung Hatta menyebut ekonomi kerakyatan sebagai ruang bagi rakyat untuk ikut dalam perputaran ekonomi nasional,” kata LaNyalla.
Jangan Biarkan Anggaran Hanya ‘Numpang Lewat’
LaNyalla menyebut MBG sebagai “piring peluang”. Artinya, program tersebut membuka ruang usaha di daerah, mulai dari penyediaan bahan pangan, pengolahan, hingga distribusi.
“Jangan hanya dipahami sebagai memberi makan siswa. Dari beras, telur, daging, sayur, sampai distribusi, semua bisa melibatkan pelaku usaha lokal,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar anggaran MBG tidak kembali terkonsentrasi di pusat. Pola ekonomi yang selama ini Jakarta-sentris dinilai membuat perputaran uang daerah tidak optimal.
“Triliunan rupiah jangan hanya berputar di SCBD Jakarta. Harus mengalir ke pasar-pasar daerah, termasuk Surabaya. Peran Kadin memastikan uang negara itu benar-benar menggerakkan ekonomi lokal,” ujarnya.
Tiga Syarat Agar MBG Berdampak
- LaNyalla memaparkan tiga langkah agar MBG berdampak langsung terhadap ekonomi daerah.
- Pertama, mengurangi ketergantungan pada pusat sebagai wujud keadilan sosial.
Kedua, memperkuat ketahanan pangan lokal sebagai implementasi Persatuan Indonesia. - Ketiga, mendorong gotong royong dengan melibatkan Kadin dalam rantai pasok dan tata kelola program.
Ia menegaskan kebutuhan bahan pangan untuk dapur MBG seharusnya disuplai petani dan peternak setempat. Termasuk dukungan jasa logistik, pergudangan, hingga sistem monitoring digital yang transparan.
“Kalau ini berjalan, Surabaya bisa menjadi hub logistik Jawa Timur bahkan Indonesia Timur. APBN benar-benar berputar di daerah,” ucapnya.
Kadin Siap Ambil Peran
Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kota Surabaya, HM Ali Affandi LNM, menyatakan kesiapan organisasinya mendukung kebijakan tersebut.
Kepengurusan periode 2024–2029, kata dia, tidak ingin berjalan normatif.
“Kadin Surabaya harus bergerak. Bukan sekadar organisasi formal, tetapi pergerakan yang responsif terhadap dinamika ekonomi dan geopolitik,” ujarnya.
Ali menyebut Kadin mengusung tiga peran utama sebagai economic driver, business enabler, dan mitra strategis pemerintah. Enam prioritas disiapkan, mulai penguatan UMKM, peningkatan industri, penciptaan investasi dan lapangan kerja, hilirisasi, digitalisasi ekonomi, hingga perluasan ekspor.
Melalui konsolidasi lintas sektor—logistik, media, perdagangan, dan industri—Kadin Surabaya menargetkan diri menjadi motor penggerak ekonomi daerah sekaligus memastikan manfaat MBG dirasakan pelaku usaha lokal.
