CIREBON – abahtindik.com | Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum memastikan kesiapan infrastruktur jalan nasional di wilayah Jawa Barat menjelang arus mudik Lebaran 2026. Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) DKI Jakarta–Jawa Barat mencatat tingkat kemantapan jalan nasional di provinsi tersebut telah mencapai 97,77 persen dari total panjang jaringan 1.708,25 kilometer.
Informasi tersebut disampaikan Kepala BBPJN DKI Jakarta–Jawa Barat Rina Kumala Sari dalam konferensi pers yang digelar di Posko Mudik Kementerian PU PPK 1.3 Jalan Kalijaga, Kota Cirebon, Rabu (11/3/2026). Paparan ini menjadi bagian dari laporan kesiapan infrastruktur transportasi darat nasional dalam menghadapi lonjakan mobilitas masyarakat selama periode mudik dan arus balik Lebaran, yang setiap tahun menjadi pergerakan manusia terbesar di Indonesia.
Rina menjelaskan bahwa tingkat kemantapan jalan sebesar 97,77 persen menunjukkan sebagian besar ruas jalan nasional di Jawa Barat berada dalam kondisi layak dan memenuhi standar teknis Direktorat Jenderal Bina Marga. Penilaian kemantapan jalan tidak hanya mengacu pada kondisi permukaan jalan, tetapi juga mempertimbangkan kekuatan struktur perkerasan, stabilitas badan jalan, fungsi sistem drainase, serta kelengkapan fasilitas keselamatan lalu lintas seperti rambu, marka, dan perangkat pengaman jalan.
Menurutnya, capaian tersebut menjadi indikator penting dalam memastikan kelancaran arus kendaraan selama masa mudik. Jawa Barat memiliki posisi strategis sebagai wilayah penghubung utama antara Jakarta dan berbagai daerah di Pulau Jawa, khususnya menuju Jawa Tengah serta wilayah selatan Pulau Jawa.
Dengan panjang jaringan jalan nasional mencapai 1.708,25 kilometer, kesiapan infrastruktur di provinsi ini menjadi faktor kunci dalam menjaga kelancaran arus kendaraan sekaligus distribusi logistik nasional selama periode mudik.
Dalam proses pemeliharaan jaringan jalan, BBPJN mencatat bahwa kondisi cuaca ekstrem dalam beberapa waktu terakhir sempat memicu munculnya sekitar 7.400 lubang pada sejumlah ruas jalan nasional di Jawa Barat. Namun melalui upaya percepatan perbaikan yang dilakukan secara intensif oleh tim teknis di lapangan, jumlah tersebut berhasil ditekan secara signifikan.
Hingga pertengahan Maret 2026 tercatat tersisa 226 lubang yang masih dalam tahap penanganan.
Seluruh lubang tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu dua hari ke depan, sehingga sebelum puncak arus mudik seluruh ruas jalan nasional dapat mencapai kondisi zero potholes atau bebas dari lubang. Perbaikan dilakukan menggunakan metode Tambal Cepat Mantap (TCM), yaitu teknik penanganan lubang jalan yang memungkinkan proses penambalan dilakukan langsung di lokasi tanpa membutuhkan alat pemadat berat.
Metode ini dirancang untuk mempercepat waktu respons perbaikan sekaligus meminimalkan gangguan terhadap arus lalu lintas.
Material yang digunakan dalam metode TCM memiliki karakteristik daya rekat tinggi sehingga mampu mempertahankan kualitas perkerasan jalan meskipun harus menahan beban kendaraan berat yang melintas secara terus-menerus selama periode mudik Lebaran.
Selain fokus pada kondisi perkerasan jalan, BBPJN DKI Jakarta–Jawa Barat juga memastikan kesiapan infrastruktur jembatan yang menjadi bagian penting dari jaringan jalan nasional. Di wilayah kerja ini terdapat 804 jembatan yang tersebar pada 205 ruas jalan nasional.
Seluruh jembatan tersebut telah melalui proses pemeriksaan teknis secara berkala untuk memastikan kondisi struktur tetap aman digunakan selama masa peningkatan volume kendaraan.
Pemeriksaan meliputi evaluasi kondisi rangka jembatan, lantai jembatan, sambungan ekspansi, sistem drainase, hingga perangkat keselamatan seperti pagar pengaman dan rambu peringatan. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, seluruh jembatan yang berada dalam wilayah kerja BBPJN DKI Jakarta–Jawa Barat dinyatakan dalam kondisi laik fungsi dan siap mendukung mobilitas kendaraan selama periode mudik Lebaran.
Dalam menghadapi lonjakan kendaraan, pemerintah juga memfokuskan pengelolaan lalu lintas pada tiga koridor utama yang menjadi jalur distribusi kendaraan di wilayah Jawa Barat. Koridor pertama adalah Jalur Pantura sepanjang 326 kilometer yang menghubungkan Bekasi, Karawang, Cikampek, Pamanukan, Indramayu hingga Cirebon. Jalur ini merupakan salah satu arteri utama yang menghubungkan wilayah barat dan timur Pulau Jawa serta menjadi jalur favorit bagi pemudik dari Jakarta menuju Jawa Tengah.
Koridor kedua adalah Jalur Tengah yang melintasi kawasan Cikampek, Purwakarta, Bandung, Malambong hingga Ciamis menuju perbatasan Jawa Tengah. Jalur ini sering dimanfaatkan sebagai alternatif perjalanan ketika kepadatan kendaraan di jalur Pantura meningkat, terutama pada puncak arus mudik.
Sementara itu, koridor ketiga adalah Jalur Pantai Selatan (Pansela) yang membentang dari perbatasan Banten, Tegal Buleud, Cipatujah hingga Pangandaran.
Jalur ini memiliki peran penting sebagai penghubung kawasan selatan Jawa Barat sekaligus mendukung distribusi logistik regional.
Sebagai bagian dari upaya mitigasi risiko bencana, BBPJN DKI Jakarta–Jawa Barat juga melakukan pemetaan terhadap titik-titik rawan gangguan di sepanjang jaringan jalan nasional.
Hasil identifikasi menunjukkan terdapat 52 titik rawan banjir dan 53 titik rawan longsor yang berpotensi memengaruhi kelancaran lalu lintas selama musim hujan.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, pemerintah menyiagakan 117 unit alat berat Disaster Relief Unit (DRU) yang ditempatkan di sejumlah lokasi strategis seperti kawasan Puncak, Ciwidey, dan Tomo.
Alat berat tersebut disiapkan untuk mempercepat penanganan apabila terjadi gangguan seperti longsor, pohon tumbang, maupun kerusakan jalan akibat curah hujan tinggi.
Sejumlah langkah preventif juga telah dilakukan sejak awal tahun 2026, termasuk normalisasi saluran drainase, pembersihan bahu jalan, serta perbaikan sistem aliran air guna mencegah genangan yang dapat merusak struktur badan jalan.
Selama masa mudik dan arus balik Lebaran, BBPJN menerapkan sistem respons cepat 1×24 jam guna memastikan setiap potensi gangguan dapat segera ditangani.
Tim teknis disiagakan secara penuh pada ruas jalan dengan volume kendaraan tinggi sehingga setiap laporan kerusakan atau hambatan lalu lintas dapat langsung direspons di lapangan.
Selain kesiapan teknis infrastruktur, BBPJN DKI Jakarta–Jawa Barat juga menyiapkan fasilitas pelayanan bagi masyarakat dengan mendirikan 23 posko mudik di berbagai titik strategis di sepanjang jaringan jalan nasional. Salah satu posko utama berada di PPK 1.3 Jalan Kalijaga, Cirebon, yang memiliki luas sekitar 9 x 9 meter dan dirancang untuk menampung lebih banyak pemudik, khususnya pengguna sepeda motor yang mendominasi arus perjalanan di jalur Pantura.
Berbagai fasilitas disediakan di posko tersebut, antara lain ruang istirahat bagi pengemudi, tempat ibadah, ruang laktasi bagi ibu menyusui, area bermain anak, serta snack dan air minum gratis bagi pemudik yang singgah. Keberadaan posko ini diharapkan dapat membantu pemudik beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan sehingga dapat mengurangi risiko kelelahan yang berpotensi menyebabkan kecelakaan lalu lintas.
Dengan tingkat kemantapan jalan nasional yang telah mencapai 97,77 persen, kesiapan jembatan, percepatan penanganan lubang jalan, mitigasi titik rawan bencana, serta dukungan fasilitas pelayanan bagi pemudik, pemerintah menyatakan infrastruktur jalan nasional di Jawa Barat berada dalam kondisi siap menghadapi puncak arus mudik Lebaran 2026.
Sumber: BBPJN DKI Jakarta–Jawa Barat
Editor: H. Muhajir Wahyu Ramadhan
