BREBES – abahtindik.com | Upaya penanganan banjir di wilayah Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Pada Sabtu (28/2/2026), Menteri Pekerjaan Umum turun langsung ke lokasi untuk meninjau kondisi lapangan sekaligus mengidentifikasi akar permasalahan yang memicu terjadinya banjir di kawasan tersebut.
Kunjungan lapangan ini dilakukan sebagai bagian dari langkah evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian banjir yang selama ini berjalan. Pemerintah menilai, penanganan banjir tidak dapat dilakukan secara parsial, melainkan harus berbasis pada identifikasi titik kritis yang menjadi penyebab utama terhambatnya aliran air.
Dalam peninjauan tersebut, Menteri Pekerjaan Umum secara tegas menyoroti pentingnya pembenahan muara sebagai prioritas utama dalam penanganan banjir. Ia meminta kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Cimanuk–Cisanggarung untuk segera mengambil langkah konkret dalam memastikan kondisi muara berfungsi optimal.
Menurutnya, muara merupakan titik akhir dari seluruh sistem aliran sungai yang memiliki peran strategis dalam menentukan lancar atau tidaknya distribusi air dari hulu ke hilir. Ketika muara mengalami sedimentasi atau penyumbatan, maka air yang seharusnya mengalir ke laut akan tertahan dan berpotensi meluap ke kawasan permukiman.
“Muara harus dipastikan berfungsi maksimal, bebas dari sedimentasi, tidak tersumbat, dan mampu mengalirkan debit air dengan lancar ke laut. Jika aliran air terhambat di titik akhir, maka upaya di hulu tidak akan pernah optimal,” tegasnya saat memberikan arahan di lokasi.
Ia menjelaskan bahwa kondisi muara yang tidak optimal akan menciptakan efek domino terhadap sistem drainase secara keseluruhan. Air yang tertahan di bagian hilir akan meningkatkan tekanan di sepanjang aliran sungai, sehingga memperbesar risiko luapan, terutama saat terjadi peningkatan debit air akibat hujan.
Lebih lanjut, Menteri Pekerjaan Umum menekankan bahwa pendekatan penanganan banjir harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir. Namun demikian, pembenahan di bagian hilir, khususnya muara, menjadi langkah paling mendesak karena berfungsi sebagai titik pelepasan akhir aliran air.
Ia juga mengingatkan bahwa berbagai upaya penanganan di bagian hulu, seperti normalisasi sungai atau peningkatan kapasitas tampung, tidak akan memberikan hasil optimal apabila aliran air tetap terhambat di muara. Oleh karena itu, perbaikan di titik ini dinilai sebagai kunci utama dalam memutus siklus banjir berulang.
Pemerintah melalui BBWS Cimanuk–Cisanggarung diharapkan segera melakukan langkah teknis, termasuk pembersihan sedimentasi dan memastikan tidak ada hambatan yang mengganggu aliran air menuju laut. Upaya ini menjadi bagian dari strategi jangka pendek sekaligus fondasi untuk penanganan jangka panjang yang lebih komprehensif.
Dengan dilakukannya pembenahan muara secara optimal, pemerintah berharap potensi banjir di wilayah Kecamatan Ketanggungan dapat ditekan secara signifikan. Selain itu, langkah ini juga diharapkan mampu meningkatkan efektivitas sistem pengendalian air secara keseluruhan, sehingga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat di wilayah terdampak.
Pendekatan berbasis akar permasalahan ini menjadi penegasan bahwa penanganan banjir tidak hanya berfokus pada dampak, tetapi juga pada penyebab utama, guna menciptakan sistem pengelolaan sumber daya air yang lebih adaptif dan berkelanjutan di masa mendatang.
Dok: abahtindik.com | Reporter: Rafi Pradana | Editor: Respati
