JAKARTA, abahtindik.com – Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN RI) menyatakan dukungannya terhadap kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai bagian dari upaya menjaga keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program strategis nasional.
Meski demikian, BPKN menegaskan bahwa dukungan tersebut harus dibarengi dengan komitmen kuat terhadap perbaikan tata kelola, transparansi, serta pengawasan yang efektif agar program yang menyentuh jutaan masyarakat Indonesia itu dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi rakyat.
Ketua BPKN RI, Mufti Mubarok, mengatakan bahwa kepemimpinan baru di BGN memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan program MBG dikelola secara profesional dan akuntabel.
“BPKN mendukung kepala BGN yang baru untuk melanjutkan dan memperbaiki tata kelola program MBG. Namun dukungan itu harus dibarengi dengan komitmen kuat terhadap perbaikan sistem dan pengawasan,” kata Mufti Mubarok di Jakarta, Rabu (3/6/2026).
Menurut Mufti, terdapat sedikitnya delapan aspek penting yang perlu menjadi perhatian serius pimpinan baru BGN dalam menjalankan program tersebut.
Pertama, seluruh proses pelaksanaan program harus memiliki Standard Operating Procedure (SOP) yang jelas dan diterapkan secara konsisten di seluruh daerah.
Kedua, transparansi dalam pengelolaan anggaran serta pengadaan barang dan jasa harus menjadi prioritas utama mengingat besarnya dana negara yang dikelola BGN.
Ketiga, pelaksanaan program perlu memberikan ruang yang luas bagi keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di daerah.
Keempat, partisipasi masyarakat harus diperkuat, baik dalam pengawasan maupun pelaksanaan program, sehingga tercipta rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap keberhasilan program MBG.
Kelima, BPKN mengingatkan agar tidak terjadi praktik monopoli maupun dominasi kelompok tertentu dalam rantai pasok Program Makan Bergizi Gratis.
“Kami ingin program ini menjadi program rakyat, bukan program yang hanya menguntungkan segelintir pihak,” tegas Mufti.
Keenam, seluruh pejabat dan pelaksana program wajib menjunjung tinggi integritas serta menjauhi praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).
Ketujuh, aspek keamanan pangan harus menjadi perhatian utama guna meminimalisasi potensi kasus keracunan makanan yang sempat menjadi sorotan publik dalam pelaksanaan Program MBG di sejumlah daerah.
Kedelapan, sistem pengawasan internal maupun eksternal perlu diperkuat melalui pemanfaatan teknologi, audit berkala, serta keterbukaan informasi kepada publik.
Mufti menilai Program Makan Bergizi Gratis merupakan program yang sangat baik untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Namun, menurutnya, program dengan skala sebesar ini membutuhkan tata kelola yang profesional serta pengawasan yang ketat agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai.
Selain memberikan catatan kepada pimpinan baru BGN, BPKN juga menyampaikan dukungan penuh kepada Kejaksaan Agung untuk mengusut tuntas apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan program maupun anggaran yang berada di bawah kewenangan BGN.
“Kami mendukung langkah Kejaksaan Agung apabila terdapat dugaan penyimpangan. Siapa pun yang terlibat harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Program yang baik jangan sampai dirusak oleh oknum yang memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap BGN. Dalam beberapa waktu terakhir, Kejaksaan Agung dan BGN telah menjalin kerja sama untuk memperkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis hingga ke daerah.
Selain itu, publik juga menyoroti berbagai isu yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran, proses pengadaan, hingga kualitas makanan yang disalurkan kepada para penerima manfaat program.
Perkembangan terbaru bahkan menunjukkan adanya langkah penggeledahan yang dilakukan aparat penegak hukum terhadap BGN. Situasi tersebut semakin menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan program strategis nasional tersebut.
Menutup pernyataannya, Mufti mengajak seluruh elemen bangsa untuk ikut mengawal dan mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis demi memastikan manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat.
“BPKN mengajak seluruh elemen bangsa untuk bersama-sama menjaga dan mengawasi BGN. Program MBG adalah investasi masa depan bangsa. Karena itu, pengelolaannya harus bersih, profesional, melibatkan masyarakat, serta memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia,” pungkas Mufti.
Editor: H. Muhajir Wahyu Ramadhan
Sumber: abahtindik.com
