Surabaya – abahtindik.com | Ratusan massa yang terdiri atas mahasiswa, organisasi kepemudaan, dan masyarakat sipil menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (15/6/2026). Aksi yang berlangsung di kawasan Taman Apsari itu menjadi wadah penyampaian aspirasi terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat luas.
Sejak sore, peserta aksi bergantian menyampaikan orasi. Dengan membawa berbagai poster dan spanduk berisi kritik, mereka menyoroti persoalan ekonomi, kebijakan strategis nasional, hingga sejumlah regulasi yang belakangan menjadi perhatian publik.
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di hadapan massa, para demonstran menilai kondisi ekonomi saat ini masih memberikan tekanan bagi masyarakat. Kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, daya beli yang belum pulih sepenuhnya, hingga ketidakpastian ekonomi menjadi isu yang banyak disuarakan selama aksi berlangsung.
Selain itu, massa juga menyampaikan delapan tuntutan yang menjadi fokus aksi. Tuntutan tersebut meliputi pencabutan Undang-Undang Polri Tahun 2026, pencabutan Undang-Undang TNI Tahun 2025, pengembalian fungsi militer pada tugas pertahanan negara, penghentian Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penghentian Program Koperasi Desa Merah Putih, penurunan harga bahan bakar minyak (BBM), stabilisasi nilai tukar rupiah, serta penghentian eksploitasi sumber daya alam yang dinilai berdampak terhadap lingkungan dan masyarakat.
Menurut peserta aksi, berbagai tuntutan tersebut lahir dari keresahan yang berkembang di tengah masyarakat. Mereka menilai pemerintah perlu lebih membuka ruang partisipasi publik dalam proses penyusunan maupun pelaksanaan kebijakan agar keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan rakyat.
Aksi berlangsung di bawah pengawalan aparat kepolisian. Meski diwarnai orasi yang berlangsung cukup panjang, demonstrasi berjalan tertib dan kondusif. Massa membubarkan diri secara bertahap setelah seluruh agenda penyampaian aspirasi selesai dilaksanakan.
Melalui aksi tersebut, para demonstran berharap pemerintah tidak hanya mendengar kritik yang disampaikan, tetapi juga menjadikannya sebagai bahan evaluasi dalam merumuskan kebijakan yang menyangkut kepentingan masyarakat luas. Bagi mereka, demonstrasi bukan sekadar menyampaikan penolakan, melainkan bagian dari upaya menjaga ruang demokrasi agar tetap hidup dan berjalan sebagaimana mestinya.
Reporter: Respatie Ramadhan
Editor: Respatie
Sumber: abahtindik.com
