Khofifah menerima Kapolda Jatim di Grahadi Surabaya, membahas stabilitas keamanan, kepastian hukum investasi, dan ruang aspirasi masyarakat.
Surabaya, abahtindik.com – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Jumat 23 Oktober 2026, untuk memperkuat koordinasi keamanan, kepastian hukum investasi, serta perlindungan hak masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
Pertemuan tersebut membahas peran Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kepolisian dalam menjaga stabilitas daerah sekaligus mendukung kegiatan ekonomi tanpa mengabaikan ruang dialog dengan masyarakat.
Khofifah menegaskan bahwa keamanan dan kepastian hukum menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan usaha yang mendukung investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa iklim investasi di Jawa Timur tetap kondusif sehingga dunia usaha berkembang dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Khofifah, keberhasilan menarik investasi tidak cukup hanya mengandalkan potensi ekonomi dan pembangunan infrastruktur. Konsistensi penegakan hukum serta hubungan yang baik antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat juga menjadi perhatian.
Ia berharap koordinasi tersebut mampu memperkuat kepercayaan dunia usaha untuk mengembangkan investasi yang memberikan dampak terhadap kesempatan kerja dan perekonomian masyarakat.
“Iklim usaha yang sehat dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, memperluas kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Selain sektor ekonomi, pertemuan tersebut menyoroti pentingnya komunikasi pemerintah dan aparat keamanan dengan kelompok masyarakat, termasuk kalangan buruh serta mahasiswa.
Khofifah menilai penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang perlu difasilitasi melalui komunikasi terbuka dan pendekatan dialogis.
“Kita perlu terus merawat komunikasi, membuka ruang dialog dan membangun saling pengertian. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, tetapi harus kita kelola bersama agar tetap berada dalam koridor hukum serta menjaga suasana yang teduh dan kondusif,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa komunikasi berkelanjutan antara pemerintah, kepolisian, dan masyarakat diperlukan untuk mengantisipasi munculnya ketegangan sosial.
Pendekatan dialogis juga menjadi perhatian agar penanganan persoalan keamanan tetap memperhatikan ketentuan hukum dan hak warga negara dalam menyampaikan pendapat.
Melalui koordinasi tersebut, Pemprov Jatim dan Polda Jatim diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan pembangunan ekonomi, stabilitas keamanan, serta kebebasan masyarakat menyampaikan aspirasi.
Khofifah kembali menegaskan pentingnya kerja sama lintas lembaga agar kebijakan pembangunan daerah dapat berjalan seiring dengan perlindungan kepentingan masyarakat.
“Melalui koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan, Jawa Timur diharapkan dapat terus menjaga stabilitas daerah sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Pertemuan di Gedung Negara Grahadi tersebut turut dihadiri Direktur Intelkam Polda Jatim, perwakilan jajaran kepolisian, serta sejumlah kepala perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Koordinasi antara Pemprov Jatim dan Polda Jatim menjadi bagian dari upaya menjaga kondisi keamanan daerah, mendukung kepastian hukum bagi dunia usaha, dan mempertahankan ruang komunikasi dengan masyarakat.
Reporter: Bhayu Indarto
Redaktur: Aris Setyoadji
