SURABAYA – abahtindik.com | Fenomena tuduhan tanpa dasar yang marak terjadi di ruang sosial dan digital kini tidak lagi bisa dianggap remeh. Melalui Pasal 438 KUHP baru, negara menegaskan bahwa praktik persangkaan palsu atau framing terhadap seseorang sebagai pelaku tindak pidana dapat berujung pidana penjara hingga 3 tahun 6 bulan.
Perubahan regulasi hukum pidana di Indonesia menghadirkan penegasan penting terhadap perlindungan individu dari praktik kriminalisasi berbasis opini. Pasal 438 KUHP menjadi salah satu instrumen yang secara tegas menyasar tindakan yang selama ini kerap terjadi namun sulit dijerat, yakni menciptakan kondisi seolah-olah seseorang melakukan kejahatan.
Dalam konstruksi hukum, persangkaan palsu tidak hanya dimaknai sebagai tuduhan secara verbal. Lebih jauh, pasal ini mencakup segala bentuk tindakan aktif yang membangun persepsi publik atau aparat penegak hukum bahwa seseorang diduga melakukan tindak pidana, padahal kenyataannya tidak demikian.
Secara normatif, aturan tersebut menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan suatu perbuatan menimbulkan persangkaan palsu terhadap orang lain dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara maksimal 3 tahun 6 bulan atau denda kategori IV. Ketentuan ini menempatkan proses pembentukan tuduhan sebagai aspek utama yang dinilai, bukan sekadar hasil akhir berupa pernyataan.
Dari sisi unsur hukum, terdapat beberapa indikator yang menjadi dasar penegakan pasal ini. Pertama, adanya tindakan konkret, seperti manipulasi informasi, rekayasa barang bukti, atau penyusunan skenario tertentu. Kedua, timbulnya persepsi yang mengarah pada dugaan tindak pidana terhadap seseorang. Ketiga, adanya pihak yang dirugikan secara langsung. Keempat, tuduhan tersebut berkaitan dengan perbuatan yang termasuk kategori pidana.
Perbedaan Pasal 438 dengan delik lain terletak pada kompleksitasnya. Jika pencemaran nama baik berfokus pada serangan terhadap reputasi, dan laporan palsu berkaitan dengan pengaduan ke aparat, maka persangkaan palsu justru menyasar rekayasa kondisi atau framing yang sistematis. Inilah yang menjadikannya relevan dalam konteks modern, terutama di era digital.
Dalam praktiknya, modus yang digunakan semakin beragam. Mulai dari penempatan barang bukti secara sengaja, penyebaran narasi yang belum terverifikasi, hingga manipulasi konten digital seperti tangkapan layar percakapan atau dokumen elektronik. Seluruh tindakan tersebut memiliki satu tujuan: membangun persepsi bahwa seseorang adalah pelaku kejahatan.
Perkembangan teknologi mempercepat penyebaran informasi, namun di sisi lain juga membuka ruang besar bagi penyalahgunaan. Dalam hitungan detik, sebuah narasi dapat viral tanpa proses verifikasi yang memadai. Ketika narasi tersebut mengarah pada tuduhan pidana, maka dampaknya tidak hanya merugikan secara sosial, tetapi juga berpotensi menjadi perkara hukum.
Dampak persangkaan palsu tidak berhenti pada ancaman pidana bagi pelaku. Korban dapat mengalami kerusakan reputasi, tekanan psikologis, kehilangan pekerjaan, hingga isolasi sosial. Dalam konteks ini, negara menilai bahwa perlindungan terhadap individu dari tuduhan yang direkayasa menjadi bagian penting dari sistem keadilan.
Lebih lanjut, praktik persangkaan palsu seringkali tidak berdiri sendiri. Dalam banyak kasus, tindakan ini dapat beririsan dengan pelanggaran lain seperti fitnah, pencemaran nama baik, laporan palsu, bahkan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Hal ini membuka kemungkinan adanya sanksi hukum berlapis terhadap pelaku.
Keberadaan Pasal 438 KUHP menjadi sinyal tegas bahwa negara tidak lagi mentolerir praktik tuduhan tanpa dasar. Kebebasan berpendapat tetap dijamin, namun tidak boleh digunakan untuk membangun narasi yang menyesatkan dan merugikan pihak lain.
Di tengah derasnya arus informasi, masyarakat dituntut untuk lebih cermat dan bertanggung jawab dalam menyampaikan maupun menyebarkan informasi. Karena dalam konteks hukum saat ini, satu tuduhan tanpa dasar bisa berujung pada konsekuensi pidana yang serius.
Editor : H. Muhajir Wahyu Ramadhan
