Gubernur Khofifah menerima Kapolda Jatim di Grahadi Surabaya untuk memperkuat koordinasi keamanan, iklim investasi, dan dialog masyarakat.
Surabaya, Analisapublik.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menerima kunjungan Kapolda Jatim Irjen Pol Dekananto Eko Purwono di Gedung Negara Grahadi, Jumat 23 Oktober 2026, untuk memperkuat koordinasi keamanan, menjaga iklim investasi, serta membuka ruang komunikasi dengan masyarakat.
Pertemuan tersebut membahas kerja sama Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan kepolisian dalam menjaga stabilitas daerah, memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha, serta menjamin ruang penyampaian aspirasi masyarakat.
Khofifah mengatakan, stabilitas keamanan dan kepastian hukum merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan investor untuk mengembangkan kegiatan usaha di Jawa Timur.
“Sinergi antara pemerintah daerah dan kepolisian menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa iklim investasi di Jawa Timur tetap kondusif sehingga dunia usaha berkembang dan manfaatnya dirasakan masyarakat,” ujarnya.
Menurut Khofifah, iklim investasi tidak hanya bergantung pada potensi ekonomi dan ketersediaan infrastruktur, tetapi juga pada konsistensi penegakan hukum serta hubungan antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.
Ia berharap kondisi tersebut dapat memperkuat posisi Jawa Timur sebagai daerah tujuan investasi sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
“Iklim usaha yang sehat dapat mendorong penciptaan lapangan kerja, memperluas kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Selain membahas investasi, Khofifah menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah, aparat keamanan, dan berbagai kelompok masyarakat, termasuk buruh serta mahasiswa.
Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi yang harus tetap mendapatkan ruang melalui dialog terbuka dan saling menghormati.
” Kita perlu terus merawat komunikasi, membuka ruang dialog dan membangun saling pengertian. Perbedaan pandangan adalah hal yang wajar, tetapi harus kita kelola bersama agar tetap berada dalam koridor hukum serta menjaga suasana yang teduh dan kondusif,” ungkapnya.
Khofifah menyampaikan bahwa komunikasi yang berkelanjutan diperlukan untuk mencegah persoalan sosial berkembang menjadi ketegangan.
Ia juga meminta agar pemerintah dan aparat keamanan mengedepankan pendekatan dialogis, menghormati hak masyarakat dalam menyampaikan pendapat, serta menangani setiap persoalan berdasarkan ketentuan hukum.
Melalui koordinasi tersebut, Pemprov Jatim dan Polda Jatim diharapkan dapat menjaga keamanan tanpa mengesampingkan hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.
Khofifah menegaskan bahwa keseimbangan antara pembangunan ekonomi, kepastian hukum, perlindungan hak masyarakat, dan stabilitas sosial perlu terus dijaga.
“Melalui koordinasi dan komunikasi yang berkelanjutan, Jawa Timur diharapkan dapat terus menjaga stabilitas daerah sekaligus memperkuat fondasi pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Direktur Intelkam Polda Jatim, perwakilan jajaran Polda Jatim, serta sejumlah kepala perangkat daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Reporter: Bhayu Indarto
Redaktur: Aris Setyoadji
