Kapolda Jatim menemui Kajati Jawa Timur di Surabaya untuk memperkuat koordinasi penyidikan dan penuntutan demi meningkatkan kepastian hukum masyarakat.
Surabaya, Abahtindik.com – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono menemui Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Jawa Timur Abdul Qohar di Kantor Kejati Jatim, Rabu 21 Oktober 2026, untuk memperkuat koordinasi penanganan perkara pidana antara penyidik kepolisian dan jaksa penuntut umum.
Pertemuan yang berlangsung sekitar pukul 14.30 WIB tersebut melibatkan sejumlah pejabat utama Polda Jawa Timur dan jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.
Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat hubungan kelembagaan antara kepolisian dan kejaksaan agar proses penegakan hukum berjalan lebih efektif, profesional, dan akuntabel.
Koordinasi kedua institusi memiliki peran penting dalam memastikan penanganan perkara pidana berlangsung sesuai prosedur, mulai tahap penyidikan hingga penuntutan.
Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian dan kejaksaan memiliki kewenangan berbeda yang saling berkaitan dalam proses penegakan hukum.
Penyidik kepolisian bertanggung jawab melakukan penyidikan sesuai kewenangannya, sedangkan jaksa penuntut umum menjalankan fungsi penuntutan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hubungan kerja kedua lembaga menjadi penting ketika berkas perkara hasil penyidikan harus diteliti oleh jaksa untuk memastikan kelengkapan persyaratan sebelum memasuki tahap penuntutan.
Apabila ditemukan kekurangan dalam berkas perkara, koordinasi diperlukan agar penyidik dapat melengkapi persyaratan sesuai petunjuk jaksa penuntut umum.
Proses tersebut membutuhkan komunikasi yang efektif agar penanganan perkara tidak mengalami hambatan administratif maupun prosedural yang berpotensi memperpanjang penyelesaian kasus.
Karena itu, penguatan hubungan antara Polda Jatim dan Kejati Jatim diharapkan mampu mendukung kelancaran proses hukum tanpa mengabaikan kewenangan masing-masing institusi.
Dalam pertemuan tersebut, kedua lembaga menegaskan pentingnya menjaga komunikasi yang terbuka dan profesional sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum.
Koordinasi yang baik juga diperlukan untuk memastikan setiap tahapan penanganan perkara tetap memperhatikan hak tersangka, korban, saksi, maupun pihak lain yang berkepentingan.
Bagi masyarakat, efektivitas hubungan antara kepolisian dan kejaksaan berkaitan langsung dengan kepastian hukum serta kejelasan perkembangan perkara yang sedang ditangani.
Penanganan perkara yang berjalan sesuai prosedur dapat membantu mengurangi ketidakpastian bagi pihak-pihak yang menunggu penyelesaian proses hukum.
Namun, informasi mengenai pertemuan tersebut belum menjelaskan adanya kesepakatan teknis baru antara Polda Jatim dan Kejati Jatim dalam mempercepat koordinasi penyidikan dan penuntutan.
Belum terdapat pula rincian mengenai target penyelesaian berkas perkara, mekanisme evaluasi bersama, maupun penanganan kasus tertentu yang menjadi prioritas kedua institusi.
Ketiadaan rincian tersebut dalam informasi yang tersedia tidak serta-merta menunjukkan belum adanya langkah lanjutan, tetapi menjadi aspek yang masih memerlukan penjelasan dari masing-masing lembaga.
Kejelasan mekanisme koordinasi diperlukan agar penguatan hubungan kelembagaan tidak berhenti pada kunjungan formal, melainkan dapat diterapkan dalam penanganan perkara secara nyata.
Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah kelancaran komunikasi ketika terjadi pengembalian berkas perkara untuk dilengkapi penyidik sesuai petunjuk jaksa.
Selain itu, koordinasi juga perlu memastikan proses penanganan perkara tetap berjalan berdasarkan ketentuan hukum, bukan semata-mata mengejar percepatan penyelesaian administratif.
Prinsip profesionalitas dan akuntabilitas menjadi bagian penting agar hubungan antarlembaga tidak mengurangi independensi pelaksanaan kewenangan masing-masing.
Polda Jatim dan Kejati Jatim menyatakan komitmen untuk menjaga komunikasi yang profesional dan berkelanjutan dalam mendukung pelaksanaan tugas penegakan hukum.
Ke depan, hasil penguatan koordinasi tersebut diharapkan tercermin melalui peningkatan kualitas berkas perkara, ketepatan prosedur penyidikan, serta proses penuntutan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Keberhasilan kerja sama kedua institusi pada akhirnya perlu dilihat dari manfaat yang dirasakan masyarakat, terutama dalam memperoleh kepastian hukum, perlindungan hak, dan akses terhadap proses peradilan yang berkeadilan.
Reporter: Bhayu Indarto
Redaktur: Aris Setyoadji
